Jawaban Menkeu soal Makan Siang Gratis Bikin Komisi XI DPR RI Terdiam: di APBN Kita Kan Belum Ada

Sri Mulyani menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 baru akan disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

Adapun, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan yang baru.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perlu adanya fatsun atau etika dan kominikasi politik yang dilakukan dengan baik.

Sri Mulyani sendiri menyebut, belum ada pembicaraan terkait program tersebut lantaran saat ini pembicaraan soal KEM PPKF baru sampai pada rentang (range) postur APBN.

Dengan demikian, anggaran belanja tiap kementerian atau lembaga belum dapat ditentukan.

"Boro-boro ngomongin belanja K/L, postur aja masih dalam bentuk range, itu pun masih pembahasan sangat awal," imbuh dia di hadapan Komisi XI DPR RI.

"Jadi mohon maaf sekali bapak dan ibu sekalian, apalagi ini bulan puasa mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, saya nggak bisa komentar mengenai makan siang gratis, gitu aja," tandas dia hingga membuat Anggota Komisi XI DPR RI itu pun berhenti bertanya kembali soal program makan gratis tersebut. 

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mempertanyakan asal usul dari asal anggaran program makan siang gratis tersebut.

"Ini masuk anggarannya di mana Bu Menteri? Kemarin sudah dicoba di SD mana gitu. Kalau uji coba cuma di SD tinggal dikasih makan siang, kan kalau makan, makannya cuma di sekolah. Ini sampai sekarang belum masuk di kepala saya Bu Menteri. Sementara anggaran yang dibutuhkan sangat-sangat besar dan sudah dipikirkan pula, sudah dirapatkan pula. Kalau BU Menteri bisa berikan pencerahan gitu," ujar Anis Byarwati.

Selain itu, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Wartiah juga ingin mengkonfirmasi kabar yang beredar terkait dana makan siang gratis yang akan menggerus dana bantuan operasional sekolah (BOS). Hal tersebut mendapatkan penolakan dari banyak guru-guru.

"Program makan siang gratis akan menggerus dana BOS, apakah isu itu benar atau seperti apa? Karena itu banyak penolakan dari guru-guru. Kami tidak usah diurus makan siang gratis, tapi dana BOS ini yang paling penting. Itu yang beredar di Nusa Tenggara Barat (NTB)," ujar Wartiah.

JK Singgung Kemampuan Keuangan Negara

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyinggung soal kemampuan keuangan negara untuk membiayai program makan siang gratis yang dijanjikan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Menurut JK, APBN akan menghadapi tantangan berat karena ongkos program makan siang gratis diperkirakan akan memakan Rp 400 triliun.

Terlebih, keuangan negara juga sudah terbebani dengan pembayaran cicilan dan bunganya yang tentu membuat ruang fiskal semakin sempit.

"Kita menghadapi tantangan, kita banyak utang lebih Rp 8.000 triliun, utang BUMN kurang lebih Rp 3.000-4.000 triliun. Jadi Rp 11.000-12.000 triliun. Bunganya saja, cicilannya kira-kira Rp 6.000 triliun," ujar JK saat menghadiri Election Talks #4 di kampus FISIP UI, Depok, yang disiarkan secara live streaming di akun Youtub Fisip UI, Kamis (7/3/2024).