Sebut Pemilu 2024 Terburuk, Jusuf Kalla Minta Publik Tak Ragukan Hak Angket DPR

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Wacana penggunaan hak angket DPR RI terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 perlu diwujudkan.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia Jusuf Kalla minta publik tak meragukan realisasi dari wacana hak angket DPR.

Diketahui tiga fraksi di DPR RI menyuarakan hak angket saat menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, Selasa (5/3/2024). Ketiga fraksi itu yakni PKS, PKB dan PDIP.

Sementara itu, NasDem dan PPP masih belum memutuskan terkait setuju atau tidaknya hak angket Pemilu 2024.

“Nanti kita lihat prosesnya saja. Jangan ragu, belum apa-apa sudah ragu,” kata Jusuf Kalla kepada awak media di Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Jusuf Kalla juga menerangkan bahwa hak angket DPR merupakan hal yang biasa. Karena itu merupakan tugas DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah.

“Seperti yang saya katakan hak angket itu memang tugas DPR, anggota DPR dipilih untuk mengawasi pemerintahan. Salah satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang dipandang DPR harus diklarifikasi oleh pemerintah. Jadi biasa saja ini,” terangnya.

Menurutnya hak angket DPR juga merupakan hal yang bagus, sehingga dugaan kecurangan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terjawab.

“Ini kan bagus, mengklarifikasi, bertanya, sehingga tanda tanya masyarakat kekhawatiran masyarakat ataupun kecurigaan masyarakat bisa terjawab. Sehingga negeri ini pemerintah yang akan datang akan mulus setelah diketahui semuanya. Kalau tidak nanti curiga terus,” tandasnya.

Pemilu Terburuk

Jusuf Kalla menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dalam sejarah Indonesia setelah pemilu 1955. Hal itu disampaikan JK dalam acara diskusi di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). JK mengatakan, banyak pihak menginginkan pemilu tahun ini dievaluasi dan dikoreksi, tapi bagi dia pribadi Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk.

"Bagi saya, sering saya mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya oleh orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang," katanya. Dia khawatir, jika pemilu terburuk ini terus dibiarkan, kemungkinan Indonesia akan kembali ke masa otoriter.

"Apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita kembali ke jaman otoriter, itu saja masalahnya sebenarnya," katanya.

Namun, kata JK, peristiwa pemilu sudah terjadi, Indonesia harus melangkah kedepan memperbaiki kesalahan yang terjadi saat ini. Seperti Vietnam yang menatap masa depan sehingga pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik dan kesejahteraan rakyat bisa terealisasi.

"Sebelum kita membicarakan masa depan bangsa, saya baru-baru ini ke Vietnam melihat kemajuannya," tutur JK. "Pertumbuhannya 7-8 persen, saya tanya apa yang dilakukan? Dia mengatakan 'kita selalu memandang ke depan tidak kebelakang'," ucapnya.