Kontroversi Real Count Hasil Pemilu 2024 versi Sirekap, Jubir PSI: Silakan Audit Bawaslu - KPU  

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Pelonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada hasil hitungan langsung atau real count Sirekap Komisi Pemilihan Umum memunculkan banyak spekulasi.

Juru bicara PSI, Irma Hutabarat tak mempermasalahkan jika nantinya ada audit memeriksa lembaga survei dan KPU terkait hasil perolehan partainya di Pemilu 2024.

Irma menjelaskan bahwa tak hanya partainya, dalam perhitungan cepat lembaga survei Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

“Bukan hanya PSI. PPP juga nggak lolos dari quick count,” kata Irma di Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Ia menjelaskan jika ingin mengaudit silahkan diperiksa KPU dan Bawaslu untuk bisa mendapatkan kejelasan.

“Jadi kita melihatnya dalam hal ini aja kalau mau diaudit silahkan. Panwaslu, Bawaslu dan KPU diaudit,” tegasnya.

Irma merespons soal rencana PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR.

Merespons hal itu, Irma mengatakan bahwa prosedur tersebut salah. Ia menjelaskan jika ingin melakukan protes proses pemilu bisa diadukan ke Bawaslu.

Bahkan dikatakannya Irma, jika ada sengketa pemilu bisa diajukan untuk digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu kan jalurnya salah, kalau mau protes ada Panwaslu dan Bawaslu, kalau ada sengketa ke MK,” kata Irma kepada Tribunnews.com di Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Ia lalu menjelaskan bahwa hak angket DPR bukan untuk mengurusi pemilu. Tetapi untuk mengawasi apakah ada kebijakan dari pemerintah yang salah.

“Apakah ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang? Baru boleh diangket,” terangnya.

Sebelumnya Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy memprotes mengenai melonjaknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dinilai tak wajar dalam beberapa hari terakhir.

Rommy menegaskan, PPP akan memasukkan anomali kenaikan suara PSI dalam hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang sedang direncanakan.

"Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan," kata Rommy kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).