PKS Jadi 'The Last Standing' Oposisi Rezim Jokowi Selepas Demokrat Bergabung, Koalisi Semakin Gemoy

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi 'The Last Standing' partai politik yang berada di tempat oposisi rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Dengan tersisa hanya PKS sebagai oposisi, Koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kian gemuk atau istilah populer saat ini 'gemoy'.

Di tahun terakhir rezim Jokowi-Ma'ruf, sudah ada delapan dari sembilan partai politik Parlemen yang mendukung pemerintahan saat ini.

Anggota koalisi pendukung pemerintah bertambah setelah Partai Demokrat resmi bergabung.

Bergabungnya Demokrat ditandai dengan penunjukan sang Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY dilantik sebagai Menteri ATR/BPN oleh Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024, di sisa masa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang tinggal delapan bulan lagi.

Sebelumnya, selama 9 tahun 4 bulan atau sejak pemerintahan Jokowi periode pertama tahun 2014, Demokrat mengambil peran sebagai oposisi. Partai bintang mercy itu rajin mengkritik kebijakan pemerintah.

Akan tetapi dengan masuknya AHY ke jajaran Kabinet Indonesia Maju, Demokrat menegaskan posisinya di sisi pemerintahan.

"Demokrat secara resmi hari ini kembali ke pemerintahan.

Mengakhiri semua perjalanan kami selama ini," ujar AHY usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Atas merapatnya Demokrat ke Istana, praktis, tersisa satu partai politik (parpol) Parlemen di luar pemerintahan.

Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tak memiliki wakil di Kabinet Indonesia Maju dan tetap berperan sebagai oposisi.

Semakin 'Gemoy'

Sedianya, pada awal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, gerbong partai politik pendukung belum segemuk sekarang.

Dalam perjalanannya, parpol yang merapat ke Koalisi Indonesia Maju terus bertambah.

Pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 sendiri, Jokowi-Ma’ruf didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Bulan Bintang (PBB) juga mendukung pasangan ini.

Saat itu, Jokowi-Ma’ruf bersaing dengan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, dan Partai Berkarya.

Begitu Jokowi-Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019, Gerindra yang selama lima tahun pemerintahan Jokowi periode pertama atau 2014-2019 menjadi oposisi, bergabung ke pemerintah.

Saat Jokowi mengumumkan Kabinet Indonesia Maju, 23 Oktober 2019, Gerindra diganjar dua kursi menteri.

Keduanya, yakni, kursi Menteri Pertahanan untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, serta kursi Menteri Perikanan dan Kelautan untuk Edhy Prabowo.

Setelahnya, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf berjalan dengan tiga partai yang berperan sebagai oposisi, yakni PAN, Demokrat, dan PKS.

Namun, pada Agustus 2021, PAN di bawah kepemimpinan ketua umum Zulkifli Hasan menyatakan dukungan ke pemerintah.

Meski begitu, PAN tak langsung mendapatkan kursi menteri. Partai matahari putih itu baru masuk ke Kabinet Indonesia Maju pada 15 Juni 2022, ditandai dengan penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan.

Pada saat bersamaan, Jokowi juga melantik wakil menteri yang berasal dari dua partai politik non Parlemen.

Dua partai politik tersebut turut mendukung Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019.

Saat itu, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dilantik sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, sedangkan Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor ditetapkan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja.

Dengan demikian, Demokrat menjadi partai politik terbaru yang merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sementara, hingga kini, PKS masih tetap menjadi oposisi.

Susunan kabinet

Berikut ini susunan Kabinet Indonesia Maju terbaru setelah Demokrat bergabung, dipetakan berdasar partai politik:

Menteri dan wakil menteri dari partai politik

PDIP

• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
• Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
• Menteri Sosial: Tri Rismaharini
• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Abdullah Azwar Anas
• Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang
• Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
• Menteri Komunikasi dan Informatika: Budi Arie Setiadi
• Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
• Wakil Menteri Dalam Negeri: John Wempi Wetipo

Partai Golkar

• Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
• Menteri Koordinator Perekonomian: Airlangga Hartarto
• Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
• Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
• Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo
• Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

• Menteri Agama: Yaqut Cholil Qoumas
• Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziyah
• Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar

Partai Gerindra

• Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto

Partai Nasdem

• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

• Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Sandiaga Salahudin Uno
• Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
• Wakil Menteri Agama: Saiful Rahmat Dasuki

Partai Amanat Nasional (PAN)

• Menteri Perdagangan: Zulkifli Hasan

Partai Demokrat

• Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Agus Harimurti Yudhoyono

Partai Perindo

• Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

• Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Raja Juli Antoni

Partai Bulan Bintang (PBB)

• Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Afriansyah Noor

Menteri dan wakil menteri non partai

Menteri non partai politik

• Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM: Hadi Tjahjanto
• Menteri koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy
• Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
• Menteri Luar Negeri : Retno Marsudi
• Menteri Sekretariat Negara: Pratikno
• Menteri Keuangan: Sri Mulyani
• Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Anwar Makarim
• Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
• Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
• Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
• Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
• Menteri BUMN: Erick Thohir
• Menteri Pertanian: Amran Sulaiman

Wakil menteri non partai politik

• Wakil Menteri Luar Negeri: Pahala Nugraha Mansury
• Wakil Menteri Pertahanan: Herindra
• Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
• Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono
• Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika: Nezar Patria
• Wakil Menteri Pertanian: Harvick Hasnul Qolbi
• Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Alue Dohong
• Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Paiman Raharjo
• Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Kartika Wirjoatmodjo

Baca juga: PDIP Ungkap Cara Lengserkan Jokowi, Pemakzulan Presiden Bisa Dilakukan DPR Lewat Hak Angket

Artikel ini telah tayang di Kompas.com