Kekuatan Ganjar-Anies di Parlemen, Mahfud Tak Ikut-ikutan Hak Angket Pemilu 2024

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak tahu-menahu soal usulan hak angket merespons dugaan kecurangan di Pemilu 2024.

Mahfud menegaskan tidak ingin ikut memperkuat usulan hak angket yang disampaikan Calon Presiden (Capres) 3 Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD seusai bertemu Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Kamis (22/2/2024).

“Saya nggak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga, makanya saya nggak mau ikut-ikut,” ucap Mahfud.

Mahfud ditanya bagaimana respons pribadinya terkait hak angket. “Tidak perlu dukungan saya, mendukung juga tidak ada gunanya kalau DPR ndak mau,” tegas Mahfud.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah berupaya menangkis wacana hak angket dengan memperkuat kaki politiknya di parlemen.

Upaya tersebut terlihat ketika Jokowi menggelar pertemuan dengan Surya Paloh pada Minggu (18/2/2024) malam. Pertemuan ini dianggap sebagai cara Jokowi merangkul Surya Paloh guna memecah kekuatan Koalisi Perubahan di parlemen. Surya Paloh dengan Nasdem-nya merupakan pengusung utama Anies di Koalisi Perubahan.

Begitu juga dengan pengangkatan AHY menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Diketahui, sudah sembilan tahun lamanya Partai Demokrat mengambil jalan oposisi.

"Ada dua puzzle, Pak Surya Paloh dan Mas AHY. Itu dalam rangka membendung kekuatan itu," kata Hanta dalam Kompas Petang, dikutip dari Kompas TV, Rabu.

Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai hak angket adalah sesuatu yang tidak tepat.

Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.

"Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Dr Walid Musthafa Sembiring, menyebut penggunaan hak angket cuma menambah polemik.

"Hak angket itu kan memang hak melekat pada DPR, artinya itu ada mekanismenya boleh dilakukan. Bisa dilakukan dalam hal tertentu yang dianggap memang penting dan sesuai. Tapi kan persoalannya, kalau hak angket itu ditujukan atau digulirkan terkait persoalan kepemiluan yang baru selesai ini, ini polemiknya akan banyak," ujar Walid kepada wartawan, Kamis (22/2/2024).

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merespons soal Ganjar dan Anies Baswedan soal penggunaan hak angket dan interpelasi oleh DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Gus Yahya mengatakan anggota DPR saat ini sedang sibuk pemilu.

"DPR-nya aja belum balik kantor, ini masih sibuk di KPPS dan lain lain, siapa yang bikin?" Kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).