Sulit Prediksi Hasil Pilpres 2024, Survei Indopol : Pemilih Bimbang Capai 85 Persen

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Hasil Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 sulit diprediksi. Angka pemilih bimbang (undecided voters) mencapai 85 persen.

Temuan lain, tokoh agama seperti ulama paling berpengaruh dalam pesta demokrasi 5 tahun ini kali ini. Ada 16,94 persen pemilih mengikuti arah dukungan tokoh agama.

Demikian temuan Lembaga Survei dan Konsultan Indopol yang dirilis Rabu (24/1/2024).

Terekam bahwa terdapat fenomena tingginya angka pemilih bimbang di sejumlah wilayah.

Direktur Eksekutif Indopol Survei Ratno Sulistiyanto, di Jakarta, Rabu menjelaskan, Indopol melakukan survei nasional pada 8-15 Januari 2024. Penelitian survei dilakukan terhadap responden sebanyak 1.240 orang yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024.
Responden tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Adapun margin of error berada pada tingkat 2,85 persen.

Dari survei itu terungkap bahwa ada fenomena tingginya undecided voters atau mereka yang belum menjatuhkan pilihan, atau yang menolak mengungkapkan pilihannya.

Tingginya undecided voters ini terjadi diduga karena ada penolakan masyarakat agar pilihan mereka dalam Pemilu 2024 tidak terpetakan dalam hasil survei.

Ratno mengungkap, tingginya undecided voters ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Meski demikian, ia hanya merinci undecided voters antara 20 persen dan 85 persen di Jawa Timur yang merupakan basis PDIP.

Tingginya undecided voters itu terdapat di Blitar (85 persen), Kediri (40 persen), Kota Madiun (43,3 persen), Kota Malang (22,9 persen), Kota Batu (32,5 persen), Mojokerto (55 persen), dan Jombang (67,5 persen), Bondowoso (70 persen), dan Probolinggo (43,8 persen).

Ratno menyebutkan, setelah dicek kepada sejumlah peneliti lapangan, rupanya terdapat penolakan dan masalah.

Di Surabaya, Kota Malang, Kota Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi, misalnya, pihak kelurahan menolak memberikan stempel di lembar kartu keluarga (KK) untuk pihak yang menjadi responden. Alasannya, agar wilayahnya tidak terpetakan karena sudah dekat Pemilu 2024.

Selain itu, ada sejumlah ketua RT menyampaikan bahwa kesepakatan warga di wilayahnya tidak menerima survei agar wilayahnya tidak terpetakan dan tidak berimbas pada bantuan sosial. Di Kabupaten Bangkalan, beberapa kepala desa setempat menolak disurvei dengan alasan keamanan.

Sementara itu, di Kabupaten Lamongan, kepala desa menolak karena trauma dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya terkait dengan evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di daerah tersebut.

Mengingat terdapat sejumlah penolakan di masyarakat, Indopol memutuskan tidak merilis angka elektabilitas capres dan cawapres.

Masalah serupa, menurut Ratno, juga dijumpai di sejumlah daerah di Jawa Barat, seperti Depok, Bogor, Bandung, dan Bekasi, serta Banten, yaitu Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Di Jawa Barat, umumnya wilayah kelurahan menolak didatangi lembaga survei dengan dalih masalah administrasi.