Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Pilpres 2024

Peneliti BRIN Minta Jokowi Stop "Cawe-cawe" di Pilpres 2024

Jokowi telah merestui dan mendoakan putra Gibran Rakabuming yang berpasangan atau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Editor: Lodie Tombeg
warta kota/yulianto
Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus anggota Majelis Dewan Pakar PPI Siti Zuhro saat memberikan pertanyaan kepada Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan dalam acara President Candidate Lecture (PCL) yang digelar oleh Warta Kota dan Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) di gedung Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Jokowi telah merestui dan mendoakan putra Gibran Rakabuming yang berpasangan atau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Netralitas Presiden Joko Widodo menjelang Pilpres 2024 tengah jadi sorotan publik. Jokowi telah merestui dan mendoakan putra Gibran Rakabuming yang berpasangan atau menjadi cawapres dari Prabowo Subianto.

Paslon 02 Prabowo-Gibran pada berbagai survei elektabilitas dinilai mendapatkan limpahan suara pendukung Jokowi

Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro menilai serangkaian cawe-cawe (Campur tangan) Presiden Jokowi di Pemilu 2024 sudah tidak benar.

Atas hal itu, Siti Zuhro menilai cawe-cawe Presiden Jokowi itu harus dihentikan.

"Kalau menurut saya cawe-cawe ikut menentukan koalisi partai politik. Sampai capres cawapres itu sudah tidak benar," kata Siti Zuhro ditemui di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (10/1/2024).

Kemudian Siti Zuhro menyinggung soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang meminta KPU diberikan semacam alarm mengubah format debat capres. Dan sudah dijawab KPU tidak akan mengubah itu.

"Jadi menurut saya cawe-cawe yang ke berapa kali itu patut dihentikan. Dia (Jokowi) harus sadar bahwa sistem yang berlangsung di Indonesia sistem demokrasi. Bukan sistem totalitarian," sambungnya.

Ia menjelaskan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi partisipatoris. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

"Pertanggungjawaban dia sebetulnya tidak di MPR. Tetapi ke rakyat langsung. Kalau dahulu MPR adalah lembaga tinggi negara. Karena dia dipilih oleh MPR," kata Siti Zuhro.

"Saat ini dipilih oleh rakyat. Jadi nanti rakyat bisa marah terhadap perilaku yang terus-menerus seperti itu," sambungnya.

Kemudian Siti Zuhro menyinggung soal usulan masyarakat sipil yang sudah menghadap ke Menkopolkam. Minta Presiden Jokowi untuk mundur.

"Itu adalah refleksi kejengahan masyarakat atas ketidakpuasan masyarakat agar pemilu ini tidak boleh diintervensi. Bukan cawe-cawe lagi, tetapi tidak diintervensi," tegasnya. (Tribunnews.com/Rahmat W Nugraha)

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved