Debat Capres 2024: Ketua Komisi I DPR RI Dukung Prabowo yang Menolak Buka Data Pertahanan Negara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto memutuskan tidak membuka secara leluasa data pertahanan negara saat mengikuti debat Pilpres pada Minggu (7/1/2024) kemarin.

Diketahui, tema debat Capres Minggu malam kemarin mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Pada kesempatan itu, Prabowo mendapatkan pertanyaan dari rival debat, capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Pada beberapa momen debat, Prabowo menjawab beberapa pertanyaan namun tidak terlalu diterima Anies dan Ganjar karena jawaban yang diberikan tidak sesuai harapan.

Prabowo dinilai tampak tidak terlalu membuka data pertahanan saat debat.

Hal itu menuai tanggapan dari Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Meutya Hafid, bersyukur karena calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak membongkar data pertahanan dalam debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) kemarin.

"Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita.

Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik.

Meski sudah dicecar sebegitu rupa," kata Meutya dalam keterangan pers, Senin (8/1/2024).

Politikus Partai Golkar ini menuturkan, data pertahanan tidak bisa dibuka di depan umum karena sifatnya yang merupakan rahasia negara.

Meutya pun berpandangan, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tidak memahami risiko terbongkarnya data pertahanan dengan terus mencecar Prabowo terkait data tersebut.

"Debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain," ujar dia.

Menurut Meutya, data pertahanan semestinya tidak menjadi alat untuk menyudutkan lawan politik.

Ia berpendapat, debat dengan topik pertahanan negara semestinya menjadi momentum para calon presiden untuk bersatu karena itu tersebut berdampak terhadap kedaulatan bangsa.