Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Populer Nasional

Populer Petinggi PDIP Kritik Keluarga Jokowi, Fahri Hamzah Singgung Buronan Harun Masiku

Di Tengah Isu Populer Petinggi PDIP Kritik Keluarga Jokowi, Fahri Hamzah Singgung Buronan Kader PDIP Harun Masiku.

Editor: Frandi Piring
Kolase Tribun Manado Foto: WartaKota/Handout
Di Tengah Isu Populer Petinggi PDIP Kritik Keluarga Jokowi, Fahri Hamzah Singgung Buronan Kader PDIP Harun Masiku. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Di tengah isu para petinggi PDIP kritik keluarga Jokowi, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menyinggung buronan eks anggota PDIP, Harun Masiku.

Diketahui saat ini konstalasi politik mulai menghangat.

Dalam beberapa hari terakhir PDIP yang merupakan partai politik pendukung pemerintah dalam beberapa hari terakhir bertubi-tubi mengkritik keluarga Jokowi, terutama Gibran calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Kritikan terhadap Gibran karena dianggap 'nepotisme' digolkan jadi cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Masa lalu Jokowi juga kemudian diungkit PDIP, termasuk soal permintaan jabatan tiga periode jadi presiden RI.

Buronan Harun Masiku Mencuat

Di tengah kritik PDIP itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora mengungkit nasib buronan Harun Masiku.

Fahri membuat sayembara berhadiah uang senilai Rp 100 ribu bagi siapapun yang berhasil menangkap Harun Masiku, tersangka  kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.

Seperti diketahui Partai Gelora adalah anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung duet Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Apa Hubungan PDIP dengan Harun Masiku?

Sekadar informasi, Harun Masiku merupakan mantan calon legislatif (caleg) asal PDIP yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pemulusan proses PAW anggota DPR.

Harun ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya.

Ketiganya yakni, mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan; mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sekaligus orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina; serta pihak swasta, Saeful.

Harun Masiku sendiri berhasil lolos dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Dia berhasil melarikan diri saat tim KPK hendak menangkapnya.

Dia kemudian ditetapkan sebagai buronan KPK pada Januari 2020.

Harun juga telah dicegah untuk bepergian ke luar negeri.

Bahkan, Harun Masiku telah ditetapkan sebagai buronan internasional.

KPK telah meminta Interpol untuk menerbitkan red notice atas nama Harun Masiku.

Kendati demikian hingga kini belum diketahui keberadaan Harun Masiku.

Sejumlah pihak telah diperiksa terkait kasus Harun Masiku ini, termasuk Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto  yang diperiksa KPK pada Jumat 24 Januari 2020 lalu.

Termasuk Anggota DPR dari PDIP Riezky Aprilia juga pernah diperiksa KPK pada Jumat 7 Februari 2020.

Riezky merupakan rekan Harun Masiku, sama-sama kader dan caleg PDIP pada Pemilu 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

Katanya Harun Masiku di Indonesia?

Agustus 2023 lalu, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri (Kadivhubinter), Irjen Krishna Murti, menyebut Harun Masiku berada di Indonesia.

Terkait itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai KPK tidak serius mencari Harun Masiku. 

Menurut Kurnia, pernyataan terkait keberadaan Harun Masiku yang disampaikan Irjen Khrisna justru menunjukkan kinerja KPK yang bobrok. 

ICW memandang penanganan KPK terhadap dugaan suap Harun Masiku ini sudah terlalu berlarut-larut.

"Perkara ini sudah terlalu lama, sudah sejak awal 2020 lalu, berarti sudah tiga tahun KPK tak bisa menemukan dan meringkus yang bersangkutan," ujarnya, dikutip dari YouTube KompasTV, Selasa (8/8/2023).

Kurnia Ramadhana menduga ada alasan besar mengapa KPK seolah tak tegas memproses Harun Masiku. 

Menurut Kurnia, di balik tak ditangkapnya Harun Masiku, KPK ingin melindungi seseorang di partai politik agar tidak menjalani proses hukum.

Jika Harun diciduk, kata Kurnia, maka kasus itu akan menyeret politikus papan atas yang tak disebutkan namanya itu. 

"Dugaan kami, KPK ingin melindungi elite partai tersebut,” tutur Kurnia.

Baca juga: 3 Berita Populer Sulawesi Utara, Ibu-Anak Nyaleg, Wagub Izinkan Kades Pakai Dana Desa Atasi Stunting

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved