Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Berita Viral

Waduh Toilet SMP di Bogor Telan Anggaran Rp 200 Juta, Saat Dicek di Dalamnya Modelnya Cuma Begini

Pasalnya, anggaran yang cukup fantastis itu dibayangkan bisa untuk membuat toilet yang cukup mewah.

Editor: Indry Panigoro
TribunnewsBogor.com
Penampakan toilet SMP Kota Bogor yang telan biaya Rp 200 juta 

Ia menilai, pengadaan barang tersebut bisa digunakan untuk seluruh pihak sekolah, termasuk siswa.

"Memang benar surat itu. Dan kalau saya pribadi ada point peremajaan mobil sebenarnya tidak terlalu urgent," ujar salah satu wali murid SMPN 1 Ponorogo berinisial PR, Jumat (29/9/2023), kepada Tribun Jatim.

"Kalau mobil kan tidak mungkin bisa dipakai semua. Jadi saya merasa keberatan diperemajaan mobil. Komputer okelah bisa dipakai semua murid bisa," terangnya.

Apalagi, kata dia, mobil yang diminta adalah mobil merk Toyota jenis Inova.

Pun dia mempertanyakan apakah benar-benar akan digunakan untuk sekolah atau lainnya.

Heboh selebaran berisi rincian permintaan sumbangan SMPN 1 Ponorogo kepada wali murid.
Heboh selebaran berisi rincian permintaan sumbangan SMPN 1 Ponorogo kepada wali murid. (IST)

"Kalau nanti dipakai apa, saya pribadi tidak tahu. 200 murid, mobil satu apa bisa dipakai?

Kebijakan tidak ada yang populis. Kalau Inova tidak populis. Apa harus Inova?" tanyanya.

Dia berharap, kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Karena saat kesepakatan, ratusan wali murid memang diundang.

Namun menurutnya tidak membuat kesepakatan dari nol.

"Jadi di sana sudah ditawarkan tiga pilihan. Hanya pada beda tahun Inova. Kesepakatan itu harus dipikir ulang, khususnya mobil," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi mengatakan, dirinya sudah meminta agar Kepsek SMPN 1 dan Komite merevisi ulang rencana penarikan sumbangan tersebut bagi orang tua siswa.

"Kemarin sudah saya hubungi kepala sekolahnya. Saya minta mereka (SMPN 1 Ponorogo) berpikir ulang, mana program yang esensial dan tidak," ujar Nurhadi, Jumat (29/9/2023), dikutip dari Kompas.com.

Nurhadi mengatakan, sejatinya Pemkab Ponorogo sudah memberikan masukan bagi satuan pendidikan agar pelayanan pendidikan tidak sampai memberatkan masyarakat.

"Semestinya satuan pendidikan bisa melakukan skala prioritas penarikan, sumbangan dari komite,"

Halaman
1234
Sumber: TribunStyle.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved