133 Hari Menuju Pilpres 2024 - Jokowi Bertemu SBY: Sinyal Dukung Prabowo hingga Isu Reshuffle

"Jika Jokowi akhirnya memberikan jatah kursi menteri kepada Demokrat, maka hal ini akan menjadi momentum besar bagi terjadinya rekonsoliasi kekuatan politik Jokowi dan SBY, yang terbebas dari bayang-bayang tekanan Megawati," ujar Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam, Senin (2/10/2023) malam.

Umam menilai, pertemuan Jokowi dan SBY ini menegaskan kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu membangun ruang komunikasi politik yang produktif menjelang Pemilu 2024.

Selain mendiskusikan isu politik kebangsaan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan Jokowi dan SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju yang menjadi tempat bernaung bagi Demokrat.

"Jika benar, maka hal ini akan menambah moril perjuangan kubu pencapresan Prabowo Subianto, yang seolah kini telah didukung oleh dua tokoh presiden, yakni Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden RI ke-7 Jokowi," kata Umam.

Oleh karena itu, Umam bilang, merapatnya Demokrat ke kubu koalisi pemerintahan ini wajar jika memunculkan spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri di tengah merebaknya isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Terlebih, posisi Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik belakangan tampak mulai bergeser ke tengah, sekalipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya.

Di sisi lain, Umam menambahkan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang kini berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan tampak semakin kencang dan berani menunjukkan garis perbedaan arah kebijakan dengan pemerintahan Jokowi.

Umam menilai, kondisi tersebut akan menjadi ujian bagi Jokowi, apakah ia benar-benar akan membuktikan bahwa dirinya betul-betul memegang kekuatan presidential dengan hak veto politik yang besar. "Atau tetap akan tunduk di bawah bayang-bayang instruksi pimpinan partai asalnya yang konon pernah menyatakan keberatan atas masuknya Demokrat ke koalisi pemerintahan pada 2019 lalu," pungkas Umam. 

Gerindra: Belum Dengar Ada Reshuffle

Jokowi dikabarkan bakal melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Partai Gerindra pun buka suara mengenai isu tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebutkan reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Jokowi.

Khususnya untuk mengevaluasi menteri yang juga pembantu Presiden di dalam kabinet. "Reshuffle itu kan menjadi hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensil presiden berhak melakukan evaluasi terhadap pembantu-pembantunya," kata Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Ia belum mendengar Presiden Jokowi bakal mereshuffle menterinya. "Saya belum dengar. Saya belum dengar saya belum mendapatkan informasi tentang hal itu," pungkasnya.

Sejumlah nama menteri yang terseret kasus hukum dikabarkan akan diganti oleh Presiden Jokowi.

Meskipun demikian belum ada konfirmasi resmi bahwa reshuffle kabinet tersebut akan dilakukan.