Modus Baru Money Politic, Calon Bagi-bagi Kartu e-Money hingga Token Listrik

TRIBUNMANADO.CO.ID - Hal menarik diungkapkan Komisioner Bawaslu Sulawesi Utara, Steffen Linu.

Menurutnya, potensi pelanggaran Pemilu menjadi kian beragam.

Tidak hanya sebatas potensi kampanye negatif, kampanye hitam atau ujaran kebencian hingga polisasi SARA.

Terkait money politic atau politik uang, Linu bilang, tetap jadi ancaman.

"Sebab ini bersentuhan langsung dengan pemilih. Tugas kita mencegahnya," ujar Linu dalam Workshop Peliputan Pemilu 2024 yang digagas Dewan Pers di Swiss Belhotel Maleosan Manado, Selasa (29/8/2023).

Lanjut Linu, terkait potensi pelanggaran Pemilu politik uang, kini semakin beragam.

Bentuknya tidak lagi bagi-bagi uang tunai. Temuan Bawaslu di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, para calon makin 'pintar'.

"Misalnya, ada yang membagikan kartu e-money. Bahkan ada yang membagikan nomor token listrik," kata mantan Komisioner Bawaslu Kota Tomohon ini.

Katanya, bukan berarti juga aksi bagi-bagi uang, bahan pokok dan materi lainnya tak akan jadi ancaman.

Katanya, meskipun demikian potensi pelanggaran lainnya tetap diwaspadai.

"Semua kita antisipasi dan waspadai untuk dicegah," jelasnya.

Karena itu, Linu mengatakan, tugas pengawasan terhadap tahapan dan pelaksanaan Pemilu bukan hanya tanggungjawab Bawaslu.

"Jika masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, silahkan laporkan. Kami terus edukasi agar masyarakat turut berupaya mewujudkan Pemilu berintegritas," katanya.(ndo)

Baca juga: Strategi PDAM Kota Tomohon Atasi Berkurangnya Debit Air Musim Kemarau, Sudah 20 Persen Turun

Baca juga: Deklarasi Pemilu Damai 2024, Pemprov Sulawesi Utara Harap Partisipasi Pemilih Sulut Capai 95 Persen

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.