Di Tengah Gempuran Platform Digital Global, Serikat Perusahaan Pers Deklarasi Petisi Bali ini Isinya

1. Menghilangkan semua peraturan dan regulasi di level nasional maupun daerah yang menghambat, menghalangi, dan menghilangkan peluang pers Indonesia untuk tumbuh secara sehat.

2. Membuat peraturan di level nasional maupun daerah yang ikut membangun ekosistem pers yang sehat dan kuat.

3. Membantu pendanaan pelatihan bisnis, operasional, dan editorial agar pers Indonesia bisa segera beradaptasi dengan tuntutan perubahan teknologi digital.

4. Mengimbau lembaga pemerintah di berbagai tingkatan untuk tidak memasang iklan atau promosi dalam bentuk apapun secara langsung (direct) ke platform digital asing.

5. Mengimbau lembaga pemerintah di berbagai tingkatan untuk tidak memasang iklan atau promosi dalam bentuk apapun melalui lembagga pers yang tidak terverifikasi di Dewan Pers.

6. Mengimbau pemerintah c.q lembaga terkait untuk mengatur distribusi belanja iklan pemilu kepada lembaga perusahaan pers yang terverifikasi Dewan Pers secara proposional dan berkeadilan.

“Semoga SPS Indonesia bisa berkontribusi untuk kemajuan pers Indonesia menghadapi tantangan dan terus berkontribusi dalam memberikan informasi yang bermanfaat dan berkualitas bagi masyarakat bangsa,” tutup Januar.

SUSUSAN PENGURUS SPS PUSAT 2023-2027

Rakernas SPS 2023 juga mengesahkan susunan pengurus baru SPS Pusat masa jabatan 2023-2027 yang kemudian dilantik pada Malam Penghargaan HUT 77 SPS, Jumat malam (11/08/2023).

Berikut Susunan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Indonesia 2023 – 2027:

Dewan Pertimbangan

Ketua : ABG Satria Naradha

Sekretaris : Syafriadi

Anggota : Alwi Hamu

Suryopratomo