PDIP Sindir Anies Baswedan Tidak Paham Kebijakan Jokowi: 'Mohon Maaf Anda Belum Memahami'

TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Sekretaris Jenderal partai, Hasto Kristianto menyinggung bakal Calon Presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan, yang tak memahami kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara utuh.

Diketahui, Bacapres Anies Baswedan melontarkan perubahan kebijakan agar harga bahan pokok yang kini dianggap mahal menjadi terjangkau.

Pernyataan Anies Baswedan ditanggapi oleh PDIP.

Sekjen Hasto menjelaskan, kebijakan Jokowi saat ini menuju ke arah yang dimaksudkan Anies Baswedan.

"Dengan membangun waduk, infrastruktur yang baik itu upaya untuk menurunkan harga pangan, memperbaiki distribusi,

sehingga Pak Anies mohon maaf, belum memahami apa yang dilakukan Presiden Jokowi," kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2023).

"Bahwa ketika membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan dibangun, itu kan untuk menurunkan biaya transportasi," ucapnya.

Dengan dibangunnya infrastruktur produksi dan pendistribusian pangan, Hasto mengatakan otomatis harga kebutuhan pokok akan semakin terjangkau.

Lebih lanjut Sekjen Hasto mengatakan, program pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi tujuannya tak lain untuk membangun kedaulatan pangan Indonesia.

"Itu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, dan merupakan bagian platform PDIP dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan," imbuhnya.

Sebagaimana sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan empat sektor prioritas yang akan ia rombak jika menang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dia sampaikan dalam safari politiknya di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/8/2023) bersama para simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pertama harga kebutuhan pokok yang mahal, berubah menjadi terjangkau," ucap Anies dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Selain biaya pangan, Anies juga akan mengubah biaya kesehatan yang dinilai mahal menjadi terjangkau.

Ketiga dari sektor lapangan kerja, dan terakhir dari sektor akses pendidikan yang setara.