Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Firli Bahuri di Sulut

Firli Bahuri Minta Masyarakat Sulawesi Utara Laporkan Perkara Korupsi: Mata Rakyat Mata KPK

Firli Bahuri meminta masyarakat Sulut aktif dengan melaporkan kasus korupsi. Kepala daerah juga diminta mengevaluasi kebijakan jika berpotensi.

Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis
Ketua KPK RI, Firli Bahuri, bersama Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua KPK RI, Firli Bahuri, meminta warga Sulawesi Utara mendukung KPK dengan melaporkan tindak pidana korupsi

"Warga Sulut musti proaktif. Awasi dan laporkan bila menemukan kasus yang terindikasi korupsi," katanya, Kamis (27/7/2023). 

Dikatakan Firli, pemberantasan korupsi akan sukses jika masyarakat terlihat aktif. 

"Mata rakyat itu mata KPK," katanya. 

Firli juga menyerukan kepada kepala daerah se-Sulut serta DPRD untuk taat aturan dan menjauhi perilaku korupsi

"Jangan buka celah untuk korupsi," katanya. 

Firli menyatakan, kepala daerah harus melihat potensi korupsi

Kepala daerah harus segera mengevaluasi kebijakan jika berpotensi korupsi

Steven Kandouw Sebut Mata Pelajaran Anti Korupsi Diajarkan pada Generasi Muda Sulawesi Utara

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, menyambangi Kantor Pemprov Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, Wanea, Manado, Kamis (27/7/2023).

Baca juga: Daftar Nama Pejabat Polresta Manado Sulawesi Utara yang Diganti Jabatannya

Baca juga: Peringatan Dini Besok Jumat 28 Juli 2023, Info BMKG Wilayah Potensi Alami Cuaca Ekstrem

Kedatangan Firli untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemprov Sulut dan Kepala Daerah se-Sulut.

Rapat berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut.

Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, dalam sambutannya mengatakan pihaknya berupaya keras meningkatkan iklim anti korupsi di semua lini kehidupan.

Bukan hanya di tubuh pemerintahan, tapi juga masyarakat.

"Pak gubernur selalu mengawasi kami, selalu mengingatkan kami termasuk masyarakatnya. Tidak hanya seluruh pemangku kepentingan, bahkan masyarakat didorong untuk berpikir dan punya mindset untuk anti korupsi," katanya.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemprov Sulut dan Kepala Daerah se-Sulut di Kantor Pemprov Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, Wanea, Manado, Kamis (27/7/2023).
Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemprov Sulut dan Kepala Daerah se-Sulut di Kantor Pemprov Sulawesi Utara di Jalan 17 Agustus, Wanea, Manado, Kamis (27/7/2023). (Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)

Pemprov Sulut telah menggulirkan pendidikan anti korupsi di kalangan siswa SMA dan SMK.

Hal ini bertujuan menanamkan sikap anti korupsi di kalangan generasi muda.

"Kami memasukkan mata pelajaran tentang akuntabilitas anti korupsi di kalangan anak muda. Kami percaya pencegahan korupsi ini juga harus mulai dari generasi penerus," kata dia.

Steven Kandouw menuturkan, Pemprov Sulut dan kabupaten/kota sudah sangat berupaya dan ikhtiarnya untuk memberantas korupsi.

Monitoring Center for Prevention (MCP) Sulut nya selalu masuk 10 besar.

Baca juga: 20 Contoh Soal dan Kunci Jawaban Tes Kemampuan Bidang Rekrutmen Bersama BUMN 2023 Bagian Staff IT

Baca juga: Puan Maharani Akui Bahas Peluang Koalisi PDIP dan PKB di Pilpres 2024, Parpol Pendukung Jokowi

"Mitra bahkan ranking 4, Sulut juga masuk 10 besar," katanya.

Dirinya mengapresiasi kedatangan KPK.

Menurut Steven Kandouw, kegiatan ini merupakan ikhtiar dan usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan tindakan korupsi.

Firli Bahuri meminta kepala daerah dan anggota DPRD di Sulut untuk berlaku sesuai aturan dan menghindarkan perilaku koruptif.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemprov Sulut dan kepala daerah se-Sulut di Ruang Mapalus Kantor Pemprov Sulut, Kamis (27/7/2023). 
Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengikuti Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Pemprov Sulut dan kepala daerah se-Sulut di Ruang Mapalus Kantor Pemprov Sulut, Kamis (27/7/2023).  (Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)

"Jangan beri celah untuk kebijakan korupsi," katanya.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved