Sikapi Penertiban Badut Manado di Jalan Raya, Anggota DPRD Manado Terbelah

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Penertiban badut oleh Pemkot Manado terus mengundang polemik.

Tak hanya di medsos, pro kontra juga terjadi di gedung DPRD Manado, Sulawesi Utara.

Anggota DPRD Manado terbelah. Ada yang pro, ada yang kontra.

Legislator PDIP Jeane Laluyan angkat bicara soal legislator yang mengkritik kebijakan Pemkot Manado tentang penertiban badut.

“Saya sangat menghormati kedua pimpinan dewan itu. Peraturan Daerah itu merupakan produk dari dewan sendiri.

Terkesan membela masyarakat, tapi membela masyarakat yang bagaimana.

Itu hanya menyudutkan pemerintah atau instansi yang sedang menjalankan Peraturan Daerah (Perda) yang notabene merupakan produk dari DPRD sendiri,” kata Laluyan Kamis (6/7/2023).

Laluyan menambahkan, harusnya para anggota dewan itu memberikan solusi yang baik untuk para badut itu dengan tetap bersikap rasional.

“Jangan mencari perhatian kepada masyarakat tapi mengabaikan tupoksi kita sebagai anggota dewan.

Satpol PP dan Dinas Perhubungan itu sedang menjalankan tupoksi mereka sesuai Perda yang sudah kita hasilkan.

Lebih elok lagi apabila kita memberikan solusi kepada para badut-badut yang mencari rezeki di lampu merah ini,” kata dia.

Sementara anggota DPRD Kota Manado Benny Parasan menilai, aturan Perda yang dikenakan pada pengamen Badut tidak tepat sasaran.

Dia melihat substansi Perda lebih mengatur soal ketentaraman terkait masalah pengamen, pemabuk dan lain sebagainya.

"Kalau mau atur tentang badut ya buat Perda baru dan tambah isi soal masalah badut, " jelasnya Kamis (6/7/2023).

Parasan mengatakan para Badut bukan gelandangan dan pe minta-minta sebaliknya adalah orang yang kreatif.