PPATK: Sulawesi Utara Bebas Transaksi Pencucian Uang dan Perusakan Lingkungan

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memastikan Sulawesi Utara sejauh ini bebas dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Termasuk juga, TPPU yang bersumber dari aktivitas usaha perusakan lingkungn ataupun sebaliknya. 

"Sejauh ini, Sulawesi Utara sesuai pengamatan kami tidak ada," kata Sekretaris Utama PPATK, Irjen Pol Albert Sianipar di Pulau Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, Kamis (06/07/2023).

Meskipun demikian, Sianipar memastikan pengawasan dan pengamatan tetap jalan. 

Terkait itu, ia mengatakan, PPATK dituntut berperan dalam kampanye Ekonomi Hijau. 

Tujuannya, mencegah dan memberantas TPPU, pendanaan terorisme yang bersumber dari aktivitas eksploitasi lingkungan. 

Bisa juga sebaliknya, ada dana dari TPPU, pendanaan terorisme yang digunakan untuk aktivitas usaha hingga eksploitasi lingkungan. 

"PPATK turut mengkampanyekan Green Economy (Ekonomi Hijau) yang digagas Presiden Joko Widodo," kata Sianipar. 

Dijelaskannya, Ekonomi Hijau sangat strategis karena menyangkut masa depan Indonesia di berbagai bidang. 

Hal ini tak lepas dari potensi ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia yang sangat besar. 

"PPATK sesuai dengan perannya  dituntut juga menjaga stabilitas dan standarisasi melakukan upaya pengawasan terhadap transaksi keuangan yang bersumber dari kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan," jelasnya. 

Berdasarkan hasil analisis Financial Action Task Force (FATF), potensi kerugian akibat aktivitas perusakan lingkungan di seluruh dunia antara 110-220 juta dollar AS. 

Kemudian, berdasar data FAO, Indonesia masuk dalam dekapan negara dengan luas hutan terbesar di dunia bersama Rusia, Brasil, Canada dan AS. 

Luasnya sekitar 99 juta hektar dari barat ke timur Indonesia. 

Kemudian, US Geological Survei, Indonesia adalah negara dengan cadangan nikel terbesar dunia.