Perizinan Jadi Masalah Investasi di KEK Bitung Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID - Perizinan menjadi salah satu masalah yang menghambat investasi di KEK Bitung.

Hal itu terungkap dalam audiens antara perwakilan Pemprov Sulut dengan Setjen Wantannas RI dengan Pemprov Sulut, Kamis (6/7/2023) di aula Mapalus kantor Pemprov Sulut, Manado, Sulawesi Utara.

Sekprov Sulut Steve Kepel mengeluhkan masalah perizinan Amdal yang kini di tangani pusat. 

"Dapat dibayangkan dalam pembangunan butuh Amdal, dan itu sekarang ditangani pusat," katanya.

Kepel mengaku tak bisa bergerak membangun sesuatu di KEK Bitung tanpa amdal. 

Masalah pematangan lahan juga mengemuka. Terkait hal itu, kata dia, akan ditata oleh Kementerian PUPR. 

"Akan dibangun infrastruktur dasar seperti jalan dan pemetaan lokasi atau zonasi wilayah di lahan pemerintah sebesar 96 hektare," katanya.

Kepel mengungkap alasan mengapa KEK Bitung terlihat adem ayem padahal sesungguhnya berkembang. 

Menurut dia, lahan milik pemprov Sulut sebesar 96 hektare. Sementara pemerintah pusat ingin seluas 500 hektare.

"Yang sering dilihat adalah di lahan 96 hektare ini, di luar itu adalah lahan milik swasta, dan disana berkembang dengan adanya investasi," kata dia.

Julius Talim, administrator KEK Bitung menbeber, investasi PT Kutai Sulut yang cukup besar masih terhambat masalah perizinan di pusat.

"Terhambat di rekomendasi impor," kata dia. 

Dirinya berharap masalah tersebut bisa dicarikan solusinya.

Mayor Jenderal TNI Tri Yuniarto dari Wantannas mengatakan, pihaknya berkunjung ke tiga lokasi di Sulut yakni PGE Lehendong, KEK Likupang dan KEK Bitung.

Menurut dia, tiga lokasi ini punya potensi yang luar biasa.