Akhirnya Terungkap Nasib Pilot Susi Air, Batas Waktu Diberikan KKB Papua Berakhir, Begini Kondisinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bakal terus berusaha untuk melakukan pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dipimpin Egianus Kogoya.

Menurutnya saat ini pemerintah juga sudah banyak melakukan upaya.

"Kita akan terus berusaha, bernegosiasi. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana tetapi tidak bisa saya buka di sini," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Senin (3/7/2023).

Jokowi saat ini juga berencana melakukan kunjungan ke Papua menghadiri acara Papua Street Festival pada (7/7/2023) mendatang, usai lawatannya ke Australia dan Papua Nugini.

Utamakan keselamatan

Menurut Yudo, yang menjadi prioritas dalam proses pembebasan sandera adalah keselamatan Philips dan warga sekitar.

Maka dari itu proses negosiasi yang damai tetap dikedepankan. Lebih lanjut, mantan KSAL ini tak masalah bila KKB mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan Methrtens.

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia. "Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo.

Kondisi Philips saat ini pun dilaporkan sehat. Aparat keamanan juga melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta keluarga Egianus buat membujuk supaya keselamatan Philips tetap dijaga.

Philips disandera oleh KKB pimpinan Egianus sejak 7 Februari 2023, sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di landasan udara paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.

Minta Komnas HAM dilibatkan

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) faksi Egianus Kogoya juga meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi juru runding dalam negosiasi pembebasan Philips.

"Komnas HAM Perwakilan Papua telah diminta oleh kelompok TPNPB melalui juru bicaranya," kata Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam acara webinar, Selasa (4/7/2023).

"Jadi penyanderaannya pada 7 Februari, lalu Komnas HAM Papua diminta pada 6 April untuk melakukan pemantauan tim semacam negosiator," sambung dia.

Frits mengatakan, kepercayaan kepada Komnas HAM Papua untuk menjadi negosiator berhasil mengurangi dampak ancaman yang dilakukan oleh TPNPB OPM.