Kasus Stunting Manado Paling Rendah di Sulut, dr Steaven Dandel Sebut Anggaran Tepat Sasaran

Ia memastikan anggaran stunting dari APBD Sitaro seluruhnya dialokasikan untuk program penanganan, sehingga tidak termasuk dengan perjalanan dinas maupun rapat atau pertemuan.

"Tidak ada anggaran yang digeser. Bahkan semua terdata dalam web Monitoring Bina Bangda," lanjutnya.

Denny Kondoj menambahkan, prevalensi stunting di daerah berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGi) tahun 2021 adalah 22,5 persen dan di tahun 2022 berada di angka 14,4 persen dan mendekati target nasional yakni 14 persen.

"Kasus stunting di daerah semakin menurun. Pada tahun 2021 berada di angka 37 balita stunting, di tahun 2022 turun menjadi 22 kasus," jelas pria yang pernah menjabat Kabag Humas Setda Sitaro itu.

Sebelumnya Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyoroti masalah penggunaan anggaran dalam hal penanganan stunting.

Baca juga: Presiden Jokowi Sorot Dana Stunting, Pemkab Sitaro Pastikan Anggaran Penanganan Tidak Teralihkan

Baca juga: 20 Kata-kata Ucapan Selamat Hari Kamis, Bagikan ke Orang Tersayang Agar Makin Bersemangat

Ia mengaku heran karena ada daerah yang anggaran penanganan stuntingnya lebih banyak digunakan untuk membiayai rapat dan perjalanan dinas ketimbang menyelesaikan masalah secara konkret.

Jokowi mencontohkan, sebuah daerah yang memiliki anggaran penanganan stunting sebesar Rp 10 miliar, tetapi dana yang dipakai untuk membeli makanan bergizi tidak sampai Rp 2 miliar.

"Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla Rp 2 miliar, yang untuk benar-benar beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini?" kata Jokowi, seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurut Jokowi, semestinya dari Rp 10 miliar tersebut, hanya Rp 2 miliar yang digunakan untuk perjalanan dinas, rapat dan sebagainya.

Sisanya sebesar Rp 8 miliar dibelikan makanan bergizi untuk dibagikan ke penderita stunting.

Jokowi mengaku banyak menemukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak benar saat melakukan penganggaran.

Contoh lain, Jokowi menemukan kabupaten yang menganggarkan kegiatan pengembangan UMKM sebesar Rp 2,5 miliar.

Dari angka tersebut, Rp 1,9 miliar di antaranya habis untuk membayar honor serta perjalanan dinas.(*)

(Tribunmanado.co.id/Rhendi Umar/Octavian Hermanses)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.