Advertorial
Steven Kandouw Beberkan Cara Mengentaskan Kemiskinan di Sulawesi Utara
Wakil Gubernur Sulawesi Utara membeberkan cara mengentaskan kemiskinan di Sulut. Pemkab dan pemkot diminta menelusuri penduduknya.
Penulis: Arthur_Rompis | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggunan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Lintas Sektor di Hotel Luwansa Manado, Kamis (8/6/2023).
Ia menyampaikan sesuai laporan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Provinsi Sulut terus menurun dari tahun ke tahun.
Steven Kandouw selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulut menyebut, sekarang ini persentase penduduk miskin berada di angka 7,3.
“Target RPJMD kita 4,54, jadi masih ada ada 3 persen. Menurut hemat saya, ini menjadi tugas berat dengan penduduk sebanyak 2,6 juta jiwa,” ungkapnya.
Steven Kandouw juga khawatir dengan angka kemiskinan ekstrem yang relatif masih membayangi banyak kabupaten/kota di Sulut.
Katanya, orang yang dikategorikan miskin ekstrem untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama makanan, sangat sulit.
Baca juga: Mohon Maaf Pak Ganjar, Partai Demokrat: AHY Tetap Pilih Tawaran Cawapres untuk Anies Baswedan
Baca juga: Hasto: Ajakan AHY Jadi Cawapres Ganjar, Politik Merangkul PDIP, Mbak Puan Dapat Input
“Saya lihat datanya, ini Kabupaten Minahasa Selatan dan Bolmong Timur sudah nol persen untuk kemiskinan ekstrem. Berarti dua daerah ini sudah tidak ada penduduk yang sulit untuk cari makan,” terangnya.
Mantan Ketua DPRD Sulut ini mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mengidentifikasi angka kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing.
“Pulang dari sini lakukan cara untuk telusuri orang-orang yang masuk di angka penduduk miskin ekstrem tersebut,” ujarnya.

Lanjut Steven Kandouw, setelah identifikasi langsung dilakukan penetrasi yakni dukungan berupa pemberian sembako sampai penetapan APBD Perubahan.
“Nanti setelah itu kita lakukan kegiatan tematik untuk penduduk miskin ekstrem. Ini harus terlibat semua, baik SKPD bukan hanya Dinas Sosial. Semua harus ada benang merah dengan penanggulangan kemiskinan, supaya tahun 2024 nanti kemiskinan ekstrem sudah bersih,” terangnya.
Ia juga mendorong penggunaan CSR dari pihak perusahaan untuk membantu upaya mengatasi kemiskinan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.