Berikut 2 KEK di Sulawesi Utara yang Dianggap Tak Jalan, Terancam Dipindah ke Daerah Lain

Sementara KEK Pariwisata Likupang, beber dia, masih jauh dari harapan. "Upaya menarik investasi belum menggembirakan," katanya.

Ia mengungkapkan, jika pembangunan KEK tak berjalan, bisa saja dihentikan. Bisa pula dialihkan ke daerah lain.

"Dewan Nasional memberikan waktu satu tahun lagi," katanya.

Terkait itu, khusus KEK Morotai, lain lagi. Lahan yang ditetapkan di awal tidak bisa dikembangkan.

"Pemerintah daerah minta lahan ditukar dan sudah disetujui," jelasnya.

Dibeberkan dalam seminar itu, kendalanya BUPP (Pembangun dan Pengelola KEK) tidak memiliki dan mengelola aset lahan KEK.

Biasanya, aset dikuasasi oleh Pemerintah Pusat, Pemprov atau Pemkab/kota.

Kondisi ini terjadi pada KEK Bitung, KEK Palu, KEK Arun Lhokseumawe, KEK MBTK, KEK Sorong

Lalu, BUPP tidak memiliki kemampuan pendanaan dan tidak memiliki manajemen yang profesional seperti di KEK Palu, KEK Bitung, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Arun Lhokseumawe, KEK Likupang.

Kemudian, BUPP tidak memiliki rencana bisnis dalam menarik investasi.

Kondisi ini terjadi di KEK MBTK, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Likupang

Selanjutnya, BUPP mensyaratkan pengembangan dengan dukungan infrastruktur pemerintah seperti KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, KEK Sorong, KEK Likupang 8.

Terakhir, belum optimalnya pelaksanaan fasilitas fiskal dan kemudahan di KEK.

Di mana, persyaratan dan masa tax holiday/tax allowance belum sesuai dengan PMK; Sistem OSS masih belum sesuai dengan KEK; kurangnya pemahaman aparat di lapangan.

"Termasuk juga, keterbatasan SDM," jelasnya.