Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Jokowi

Sikap Jokowi Cawe-Cawe Jelang Pilpres Dinilai Merusak Demokrasi, Rakyat Berdaulat Tentukan Pilihan

Anggota DPR RI dari PKS menyoroti sikap Jokowi yang Cawe-Cawe Jelang Pilpres 2024. Dinilai merusak demokrasi karena rakyat berdaulat tentukan pilihan.

Editor: Frandi Piring
Kompas.com/Irfan Kamil
Anggota DPR RI dari PKS Mulyanto menyoroti sikap Jokowi yang Cawe-Cawe Jelang Pilpres 2024. Dinilai merusak demokrasi karena rakyat berdaulat tentukan pilihan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang Cawe-cawe atau memilih untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan publik tanah air.

Presiden Jokowi bahkan mengaku tidak akan netral.

Jokowi dengan mantap akan ikut campur pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Presiden ke-7 Republik Indonesia ini mengatakan Cawe-cawe atau mencampuri urusan kontestasi politik ini dalam arti yang positif.

Menurut Jokowi, Cawe-cawe yang dimaksud itu tentu masih dalam koridor aturan dan tidak akan melanggar undang-undang.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang," kata Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore.

"Tolong dipahami ini demi kepentingan nasional, memilih pemimpin pada 2024 sangat krusial penting sekali, harus tepat dan benar,” ucapnya

Jokowi dinilai seharusnya tidak Cawe-cawe dalam urusan politik menjelang akhir masa jabatannya.

Sepatutnya Jokowi juga membiarkan terjadi persaingan sehat di antara partai politik dan para kandidat bakal calon presiden (capres) yang akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Mulyanto menilai Cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 dikhawatirkan terlalu jauh dan bisa mencederai proses demokrasi.

"Ini kan utamanya soal partisipasi publik dan otoritas partai.

Presiden Jokowi Jamin Israel Ikut Piala Dunia U20 2023 di Indonesia Tidak Goyahkan Hubungan dengan Palestina
Presiden Jokowi. (Youtube Sekretariat Presiden/Tangkap Layar)

Baca juga: Pengamat Ragukan Jokowi yang Cawe-Cawe soal Pemilu 2024, Terkenal Meng-endorse Capres

Biarkan publik dan partai berdaulat menentukan siapa yang berhak melanjutkan kursi kepemimpinan nasional," kata Mulyanto kepada awak media, seperti dikutip dari Kompas TV, Rabu (31/5/2023).

Anggota Komisi VII DPR RI itu juga berharap Jokowi bersikap adil dan tidak menutup kesempatan kepada kelompok atau kandidat bakal capres tertentu untuk bersaing dalam Pemilu atau Pilpres.

Saat ini PKS adalah salah satu partai politik yang berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP),

bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved