Kekayaan Kenly Poluan Ketua KPU Sulut Periode 2023-2028, Lapor LHKPN Tak Punya Mobil

Manado - Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Utara periode 2023-2028 telah dilantik oleh Ketua KPU RI Hasym Asyari di Jakarta, Rabu (24/5/2023). 

Kelima komisioner tersebut adalah Kenly Poluan, Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Lanny Ointu, dan Awaludin Umbola.

Para komisioner itu juga telah memilih dan menyepakati Kenly Poluan sebagai Ketua KPU Sulut periode 2023-2028.

Sebelumnya Kenly Poluan dan Awaluddin Umbola bertugas sebagai anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulawesi Utara. 

Harta Kekayaan

Sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara, Kenly Poluan telah melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara berkala.

Pria kelahiran Minahasa Selatan 13 Mei 1974 ini tercatat memiliki harta kekayaan pada 2021 sebanyak Rp1,4 miliar.

Terbanyak dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp 1,24 miliar. 

Baca juga: Intip Mobil Mewah dan Harta Kekayaan Dirut PDAM Manado Meiky Taliwuna

Terdiri atas 4 bidang. Tersebar di Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, dan Jakarta.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) ini juga melaporkan memiliki kas dan setara kas sebanyak Rp 103,6 juta.

Mantan Ketua Senat Mahasiswa IKIP Negeri Manado itu juga melaporkan memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp. 75.800.000

Yang dimaksud harta bergerak lainnya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah perhiasan hingga logam atau batu mulia, barang elektronik, hingga perabot rumah tangga.

Termasuk barang antik, koleksi, peserdiaan barang agang, hewan ternak hingga barang hobi.

Namun Kenly Poluan mengaku tak punya satu pun mobil dan motor pribadi sebagai alat transportasi.

Hal tersebut tercantum dalam LHKPN periodik 2021 atas nama Kenly Meydi Poluan yang sempat sebagai Staf Gubernur Sulawesi Utara.

Baca juga: Punya 4 Mobil, Segini Harta Kekayaan GM PLN Suluttenggo Johanes Avilla Ari Dartomo

Tanggal penyampaian 28 Maret 2022. Diakses Tribun Manado, Rabu 24 Mei 2023.

Berikut rincian harta kekayaan Kenly Poluan yang kini dipercaya sebagai Ketua KPU Sulut periode 2023-2028.

I. DATA PRIBADI

1. Nama: Kenly Meydi Poluan
2. Jabatan: Anggota Bawaslu Sulut
3. NHK : 693695

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.240.000.000
1. Tanah dan bangunan seluas 123 m2/123 m2 di Minahasa, hasil sendiri Rp. 320.000.000
2. Tanah dan bangunan seluas 72 m2/144 m2 di Jakarta Utara, hasil sendiri Rp. 560.000.000
3. Tanah dan bangunan seluas 242 m2/125 m2 di Minahasa Selatan, warisan Rp. 110.000.000
4. Tanah seluas 120 m2 di Minahasa, hasil sendiri Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 103.687.240

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.419.487.240

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.419.487.240

Jika Tak Jujur Laporkan!

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah menjadi salah satu alat pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Agar semakin efektif mencegah korupsi, KPK mendorong masyarakat ikut mengawasi LHKPN para penyelenggara negara dan mengadukan jika ada perkembangan harta yang tidak jelas atau belum dilaporkan oleh pejabat.

Hal ini disampaikan oleh Spesialis Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN KPK Denny Setiyanto pada kegiatan sosialisasi dengan tema “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”, Rabu, 21 September 2022.

"Masyarakat bisa bantu memantau dan mengawasi perkembangan harta pejabat. Kita bisa melaporkan jika menemukan pelanggaran. Tapi kita tidak bisa asal main tuduh, harus ada bukti yang jelas," kata Denny Setiyanto dilansir dari situs KPK.

Seluruh penyelenggara negara di Indonesia tanpa terkecuali wajib mengisi LHKPN dengan benar.

Denny Setiyanto memaparkan, seluruh masyarakat dapat mengakses dengan bebas LHKPN para penyelenggara negara tersebut di situs elhkpn.kpk.go.id.

"LHKPN adalah semua harta yang dimiliki penyelenggara negara, termasuk anak dan pasangan yang di dalam tanggungannya," jelas Denny.

Di situs elhkpn.kpk.go.id juga, masyarakat bisa melaporkan penyelenggara negara yang tidak jujur dalam pelaporan harta kekayaannya.

Pelaporan dilakukan dengan menyertakan bukti harta-harta yang belum dilaporkan penyelenggara negara. Jika bukti-bukti dirasa cukup kuat, KPK akan menelusurinya. (jum)

Ikuti berita-berita Tribun Manado lainnya di Google News