KPU Manado Sulawesi Utara Pastikan Satu Partai Tak Daftarkan Caleg, Tidak Datang

"Dari 17 yang sudah mendaftar bacaleg, hanya ada satu yang masih belum lengkap berkasnya," kata dia. 

Dosen di FISIP Unsrat Manado ini mengatakan setelah tahapan tersebut KPU Manado akan melaksanakan tahapan verifikasi. 

"Tahapan selanjutnya kita akan lakukan verifikasi lagi bagi partai yang sudah mendaftarkan bacalegnya," tegas dia.

Kata Pengamat Politik Terkait Anggota Legislatif di Sulut Pindah Parpol: Ini Soal Etika Politik

Pengamat Politik Sulawesi Utara, Taufik Tumbelaka, mengatakan munculnya fenomena politik seseorang yang dalam posisi wakil rakyat berpindah parpol jelang pemilihan legislatif harus menjadi perhatian serius.

Sebab, menurutnya hal ini akan menciptakan persepsi negatif dari publik.

"Ini tentu akan meninggalkan catatan, seperti administrasi yang belum selesai. Sehingga berpotensi menimbulkan sorotan atau bahkan persepsi negatif publik," jelas Taufik Tumbelaka kepada Tribunmanado.co.id, Minggu (14/5/2023).

Fenomena ini terlihat membingungkan karena sudah jelas pindah parpol hingga diajukan sebagai calon legislatif di pemilu berikutnya.

"Fenomena ini semestinya disikapi lebih tegas dan jelas oleh parpol yang menerima sang politisi, penyelenggara pemilu, dan juga pemerintah daerah," tegas Taufik Tumbelaka.

Hal ini bukan hanya terkait membangun tatanan politik yang lebih baik tapi juga menyangkut etika politik.

"Ini menyangkut etika politik, bagaimana kita membangun proses politik yang baik dan benar," ujar Taufik Tumbelaka.

Selain itu, perlu ada ketegasan dari sang politisi seperti langsung secepatnya mundur dari posisi sebagai anggota legislatif.

"Ini bagian dari sikap tegas terkait menunjukkan integritas atau jati diri," sebutnya.

Ketegasan dari sang politisi juga guna meredam potensi anggapan publik bahwa bertahan dalam posisi lama hanya karena akan mengambil keuntungan pribadi.

"Ini seperti hak plus fasilitas seorang wakil rakyat yang terhormat," beber Taufik Tumbelaka.

"Secara logika, menikmati hak dan fasilitas yang sudah bukan haknya," pungkas Taufik Tumbelaka.(*)