Sulawesi Utara
Berikut Catatan BPK RI Untuk 15 Kabupaten Kota di Sulawesi Utara Terkait LKPD, Ada Sejumlah Temuan
Menurut anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki Kabupaten dan kota di Sulut.
Penulis: Alpen Martinus | Editor: Alpen Martinus
TRIBUNMANADO.CO.ID - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi Utara menyerahkan hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Cukup membuat berdecak kagum adalah semua Kabupaten dan kota di Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tak ada lagi yang meraih WDP atau opini lain di bawah dari itu.
Baca juga: Tim BPK RI Periksa Kendaraan Dinas Pemkab Minsel Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022
Itu membuktikan, Sulawesi Utara sudah lebih baik dalam pelaporan keuangan.
Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
Mereka pun dibeberkan catatan dari BPK RI soal laporan keuangan tersebut.
Termasuk masih adanya temuan.
Baca juga: Lynda Watania Terima Kunjungan BPK RI, Periksa Pengelolaan Keuangan Pemkab Minahasa
Semuanya mengikuti jejak Pemprov Sulut yang meraih opini WTP kesembilan kalinya secara berturut - turut.
Meski demikian, pemerintah Kabupaten dan kota punya banyak pekerjaan rumah.
Menurut anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki Kabupaten dan kota di Sulut.
Pertama adalah kekurangan volume pekerjaan pada 15 entitas.
Baca juga: Hadiri Entry Meeting bersama BPK RI Perwakklan Sulut, SMM minta OPD untuk Kooperatif dan Proaktif.
"Nilai kekurangan volume mencapai 31.661.616.466,71, tindak lanjut penyetoran berjumlah 3.422.542.585,26," katanya.
Kemudian, beber dia, terdapat daftar temuan iuran kepesertaan BPJS. Jumlah peserta bermasalah mencapai 16.840.
Nilainya 1.417.685.154.52.
"Ada juga temuan pada belanja pegawai, dana bos dan perjalanan dinas," katanya.
Pemerintah Provinsi dan 15 Kabupaten/kota di Sulawesi Utara (Sulut) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022.
Khusus untuk Pemprov Sulut, raihan WTP kali ini adalah kesembilan kalinya secara berturut turut.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang membacakan opini yang diraih setiap daerah. Tepuk tangan terdengar tiap Pius menyebut kalimat WTP.
Pius mengapresiasi kinerja Pemprov Sulut dan kabupaten kota yang sudah memenuhi standar penyajian laporan keuangan.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengapresiasi kinerja BPK RI yang sudah melakukan pemeriksaan keuangan di Pemprov Sulut dan Kabupaten Kota.
"Terima kasih pada pak Pius Lustrilanang dan kepala BPK perwakilan Sulut," katanya.
Olly menuturkan, raihan ini terasa manis karena lebih berat mempertahankan dari pada merebut.
Olly Dondokambey mengingatkan agar jajarannya tidak cepat puas. Kinerja harus diperhebat agar WTP kembali diraih. (Art)
3 Berita Populer Sulawesi Utara: Kapal Angkut Kopra Tenggelam, Pemblokiran TPA Sumompo Berakhir |
![]() |
---|
3 Berita Populer Sulawesi Utara: Kecelakaan di Kairagi Dua, Program MBG Belum Masuk Bolmong |
![]() |
---|
Sulawesi Utara Ekspor 260 Ton Santan Beku ke Tiongkok Senilai Rp 12 Miliar |
![]() |
---|
Profil Benny Parasan, Komisaris PT PPSU yang Baru, Siap Genjot Industri Pariwisata Sulut |
![]() |
---|
Hanya 10 Persen Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Sulut yang Dilindungi Jaminan Kecelakaan Kerja |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.