Siap Dapat Tanda Kehormatan, Tim Verifikasi Sekretariat Militer Presiden Cek Kelayakan Bupati Minut

TRIBUNMANADO.CO.ID, MINUT - Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, dianggap berhasil membangun pertanian khususnya komoditas kelapa.

Ia pun diusulkan untuk mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia.

Untuk itu, Tim Verifikasi Sekertariat Militer Presiden sedang mengecek kelayakan Joune Ganda.

Sebelum melakukan peninjauan, tim melakukan kegiatan di JG Center Minut yang dihadiri langsung Joune Ganda, Selasa (9/5/2023).

Dalam kegiatan tersebut, terungkap dari salah satu pembicara bahwa Minut layak mendapatkan penghargaan dari Presiden di bidang pertanian.

Ketua Tim Verifikasi Sekretariat Militer Presiden, Gian Mertika Kuswandi, membenarkan bahwa Joune Ganda diusulkan untuk mendapatkan tanda kehormatan.

"Bupati diusulkan untuk mendapat tanda kehormatan dari bapak presiden, yaitu penghargaan Satyalancana Pembangunan atau Wirakarya," ucap Gian Kuswandi.

Lanjutnya, usulan ini dari Kementerian Pertanian dalam rangka acara Pekan Nasional (Penas) ke-16 yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 10-15 Juni di Padang, Sumatera Barat.

"Jadi pada kesempatan kali ini sesuai Undang-Undang kami harus memverifikasi dan melihat paparan dari Joune Ganda dan akan meninjau lapangan sesuai inovasi yang diangkat oleh bupati dalam hal ini adalah kelapa genjah," sebutnya lagi.

Dikatakan Gian Kuswandi, timnya akan ke lapangan untuk mengecek kelayakan Joune Ganda untuk mendapatkan tanda kehormatan dari Presiden RI.

Baca juga: Daftar di KPU, Segini Kekayaan Senator Petahana asal Sulawesi Utara Djafar Alkatiri

Baca juga: Universitas Muhammadiyah Manado Sulawesi Utara Buka Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang ke-4

Gian Kuswandi menjelaskan, usulan ini dari Kepala Dinas Pertanian kabupaten ke Kementerian Petanian dan masuk ke Presiden melalui Sekretariat Militer Presiden.

Syarat umum yang diserahkan adalah data diri bupati.

Kemudian poin pentingnya adalah rekomendasi dan klarifikasi yang sudah jelas dari empat instansi yaitu BIN, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK.