PR Andrei Angouw dan Richard Sualang, Tuntaskan Pungli hingga Dugaan Korupsi Pasar Bersehati Manado

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - TRIBUNMANADO.CO.ID - Berbagai prestasi telah ditorehkan oleh Wali Kota Manado Andrei Angouw dan Wakil Wali Kota Richard Sualang selama 2 tahun ini.

Namun, di sisi lain masih terdapat pekerjaan rumah yang masih perlu dituntaskan, seperti masalah pungutan liar di sekolah, pelayanan di Disdukcapil Manado, hingga yang terakhir soal dugaan korupsi pembangunan pasar bersehati Manado.

Kini, keduanya diharapkan untuk segera menuntaskannya.

Berikut selengkapnya:

Pungli di Sekolah

Wali Kota Manado Andrei Angouw hadiri kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan Aset Satuan Pendidikan, Kamis (23/2/2023).

Wali Kota Manado kala itu dalam sambutannya menyampaikan, pengelolaan dana BOSP dan aset satuan pendidikan harus menjadi perhatian bersama dan penggunaannya harus tepat sasaran.

Andrei Angouw berharap pungli ditiadakan, baik kepada orang tua siswa maupun pada siswa sendiri.

Andrei Angouw juga berhadap agar jalur komunikasi antar pemerintah dan kepala-kepala sekolah dapat berjalan dengan baik dan saling memberikan masukan terhadap kinerja masing-masing.

Sebelumnya, juga Wakil Walikota Manado Richard Sualang saat melantik para Kepala Sekolah menyinggung soal masalah pungli di Sekolah.

Dia berharap tidak ada lagi laporan tentang pungutan-pungutan liar.

"Guru-guru yang ada disekolah harus di kontrol, dan dibina supaya fokus pada tujuan utama untuk mendidik dan mengajar murid di sekolah," ujarnya.

Lanjutnya, tugas dari kepala sekolah untuk meningkatkan pendidikan murid-murid yang dididik baik secara keilmuan maupun budi pekerti.

"Kepala sekolah juga harus mampu melayani hal-hal administrasi, karena pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah, dan ini juga dipertanggungjawabkan dan diperiksa oleh BPK, tapi jangan sampai hal ini menjadi beban," jelasnya

Tingkatkan Pelayanan di Disdukcapil Manado

Wakil Walikota Manado Richard Sualang belum lama ini melakukan sidak di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Manado, Rabu (26/4/2023).

Wawali sempat menegur cara kerja pegawai disdukcapil yang lambat respon terhadap pelayanan.

"Siapa yang masyarakat mo marah, ngoni? Nda, tapi Walikota dan Wakil Walikota karena ngoni pe kelalaian, tolong bapikir akang," ujarnya.

Richard menjelaskan, pelayanan kepada masyarakat harus prima dan tidak membuat susah hingga harus bolak-balik mengurus berkas Disdukcapil Manado.

"Saya sudah tegaskan, jika pelayanan hari ini harus diselesaikan dengan cepat apapun itu," ujarnya.

Lanjutnya, kedepan pihaknya akan terus melakukan perubahan di pelayanan.

"Kalau ada kelalaian tentang pelayanan nah ini sumber daya manusia, kalau ada kerusakan alat berarti ini tentang teknologi dan peralatan, tapi intinya kita ingin memastikan pelayanan publik berjalan lancar," ujarnya. (Ren)

Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Bersehati

Aroma dugaan korupsi di pembangunan pasar bersehati kota Manado Sulawesi Utara menyedot perhatian publik.

Disinyalir, pasar ini tidak dibangun secara menyeluruh, sebagian rehabilitasi.

Kepala Dinas PUPR Kota Manado Johny Suwu ketika dikonfirmasi telah mengakui soal rehabilitasi beberapa bangunan pasar bersehati.

Alasannya karena sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang tertuang.

"Sesuai hasil perencanaan dari konsultan, bahan yang masih dipertahankan ya kita pertahankan.

Semacam foud cort, rangka bajanya masih bisa dipertahankan dan dalam RAB memang cuma pengecetan," jelasnya kepada Tribun Manado beberapa waktu yang lalu.

Dia pun menyebut beberapa bangunan yang sudah dibangun yaitu hanggar, loading dock, focal point, toilet.

Menanggapi hal tersebut pelapor Heriyanto menyebut apa yang dia bawa Kejati Sulut kini sudah terbukti.

"Ini semakin membuka tabir, bahwa pembangunan pasar bersehati berpotensi melanggar hukum," ujarnya Selasa (9/5/2023).

Menurutnya, dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemkot Manado tertulis pasar bersehati akan dilakukan pembangunan bukan rehabilitasi.

"Ingat pembangunan baru dan rehab adalah dua kegiatan yang berbeda, dan itu tidak bisa disatukan," ujarnya. (Ren)