Ketua Majelis Pertimbangan PPP: Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024 Peluangnya Kecil, Sentil soal Utang

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak meyakini adanya duet calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy, mengatakan keyakinan itu didasari setelah mencuatnya polemik perjanjian utang Rp 50 miliar yang melibatkan Anies dengan Sandi.

"Kalau saya tidak yakin duet itu (Anies-Sandi) berulang setelah mencuatnya kasus pinjam-meminjam modal yang tak dituntaskan Anies ke Sandi beberapa waktu lalu," kata Rommy kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

Menurut Rommy, komunikasi keduanya tak lagi bagus saat Sandi menjadi wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta lalu memutuskan menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2019.

"Sepengetahuan saya saat Pak Sandi Wagub kemudian memutuskan berpisah menjadi cawapres, komunikasi politiknya dengan Pak Anies tidak terlalu bagus," ujarnya.

Kendati demikian, dia menuturkan bahwa dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi.

Hanya saja, Rommy menerangkan duet Anies-Sandi kecil kemungkinan melihat sejarah keduanya saat pimpin DKI Jakarta.

"Dalam politik, peluang sekecil apapun tetap ada. Tapi duet itu kecil kemungkinannya melihat sejarah kebersamaan Anies-Sandi di DKI yang tak terlalu baik di akhirnya," imbuhnya.

 
Sandi Masuk Kriteria Cawapres PKS

Juru bicara PKS Ahmad Mabruri mengatakan Sandiaga Uno masuk dalam kriteria sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Saya enggak bilang cocok. Tapi masuk salah satu kriteria," kata Mabruri kepada wartawan, Sabtu (15/4/2023).

Mabruri menyebut salah satu kriteria cawapres Anies adalah memiliki elektabilitas yang cukup tinggi dan mampu bekerja sama dengan capres.

"Di beberapa survei nama Sandi masuk tiga besar," ujarnya.

Namun, dia menuturkan pihaknya telah menyerahkan kepada tim 8 Koalisi Perubahan untuk menggodok cawapres Anies.

"Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang. Kepada siapapun itu," ucap Mabruri.

Baca juga: Polda Sulawesi Utara Musnahkan 4.699 Captikus dan 18.150 Trihexyphenidyl

Baca juga: Gempa Terkini Sore Ini Senin 17 April 2023, Baru Saja Guncang di Darat, Info BMKG Magnitudonya