BPJS Kesehatan Tondano Minahasa dan Anggota DPR RI Temui Masyarakat Sampaikan Layanan Program JKN

TRIBUNMANADO.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tondano terus meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa.

Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Program Layanan JKN BPJS Kesehatan Tondano bersama Anggota DPR RI Komisi IX Felly Esterlita Runtuwene kepada masyarakat di Kecamatan Langowan dan Sonder, Minahasa, Kamis (23/3/2023).

Kepala BPJS Tondano Raymond Jerry Liuw mengatakan saat ini BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai transformasi mutu layanan yaitu pelayanan cepat, mudah, dan setara kepada masyarakat.

"Salah satunya dengan adanya kebijakan NIK sebagai identitas tunggal kepesertaan JKN, selama status kepesertaan aktif, maka peserta akan langsung dilayani sesuai dengan haknya," jelas Raymond kepada Tribunmanado.co.id, Kamis (24/3/2024).

Lanjut Raymond, pihaknya juga terus mendorong seluruh mitra fasilitas kesehatan agar tidak melakukan praktik
diskriminatif layanan peserta JKN.

"Artinya seluruh segmen peserta JKN tidak dibeda-bedakan dan semuanya dapat dilayanani dengan baik. Tidak boleh ada perbedaan layanan antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan,” tegas Raymond.

Raymond juga menegaskan, BPJS Kesehatan akan terus berkomitmen dalam peningkatan kualitas pelayanan Program JKN kepada masyarakat.

Pihaknya berharap, dengan sosialisasi ini masyarakat dapat lebih memahami dengan benar ketentuan-ketentuan terkait jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

"Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Komisi IX DPR RI atas dukungan yang diberikan dalam penyelenggaraan Program JKN ini," tandas Raymond.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, semua masyarakat wajib terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Dengan menjadi peserta JKN masyarakat akan mendapatkan kepastian perlindungan kesehatan," kata Felly Runtuwene.

Dirinya mengatakan Komisi IX DPR RI bertanggung jawab melakukan pengawasan kepada tujuh mitra kerjanya, yaitu dua kementerian dan lima Badan salah satunya adalah BPJS Kesehatan.

“Tugas kami untuk memastikan pelaksanaan Program JKN dapat berjalan optimal. Program JKN harus benar-benar bermanfaat dan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Felly.

Lebih lanjut Felly menerangkan, lahirnya BPJS Kesehatan merupakan resolusi bagi masyarakat untuk bergotong-royong saling membantu dalam menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat.

BPJS Kesehatan memiliki tiga kelas rawat, masyarakat dapat memilih sendiri tergantung kemampunan finansialnya.

"Bagi masyarakat yang berada di tingkat ekonomi menengah ke atas, maka masyarakat bisa memilih hak kelas perawatan 1 atau 2, namun apabila masyarakat berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah, maka bisa memilih hak kelas perawatan 3," terang Felly Runtuwene

Sementara, kata dia, bagi masyarakat yang tidak mampu tidak perlu khawatir, pemerintah akan bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dalam Program JKN segmen kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Felly menambahkan, dari waktu ke waktu BPJS Kesehatan terus bebenah diri untuk menyelenggarakan Program JKN secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Setiap dasar aturan yang mengatur Program JKN telah ditaati oleh BPJS Kesehatan termasuk setiap masukan terkait perbaikan-perbaikan pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan badan ini," jelasnya.

Sehingga, kata dia, saat ini pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit sudah berjalan semakin baik.

Disamping itu, perbaikan-perbaikan di internal pelayanan kesehatan telah dilakukan, saat ini pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada umumnya sudah semakin baik sesuai standar.

"Apalagi saat ini akses layanan kesehatan bagi peserta JKN sudah semakin mudah," sebut Felly.

Disatu sisi, Peserta JKN aktif yang ingin berobat di fasilitas kesehatan baik pada dokter keluarga, Puskesmas, Klinik atau rumah sakit dapat dilayani dengan hanya menunjukkan Nomor Induk Kependudukannya (NIK) yang ada pada Kartu Tanda Penduduknya (KTP).

"Selain menggunakan kartu BPJS Kesehatan, masyarakat bisa menggunakan KTP untuk mengakses pelayanan kesehatan," tutup Runtuwene. 

Tentang Minahasa

Kabupaten Minahasa adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Tondano, dengan luas wilayah kabupaten 1.025,85 km⊃2;.

Kabupaten Minahasa memiliki 25 kecamatan, 43 kelurahan dan 227 desa (dari total 171 kecamatan, 332 kelurahan dan 1.507 desa di seluruh Sulawesi Utara.

Saat ini Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Bupati Royke Octavian Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey. (Mjr)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: Inilah Doa Hari Kedua Puasa Ramadan 2023, Baca Ketika Abis Salat Subuh, Zuhur, Asar, Magrib dan Isya

Baca juga: BREAKING NEWS Pria Asal Pinolosian Bolsel Sulawesi Utara Dikabarkan Hilang Setelah Digigit Buaya