Puluhan Warga Sulut Bekerja di Perusahaan Judi Online dan Investasi Bodong di Kamboja

TRIBUNMANADO.CO.ID - Saat ini ada puluhan warga Sulawesi Utara yang bekerja di Kamboja.

Mereka masuk ke Kamboja bermodal passport dan visa turis. Mereka bekerja melalui jalur tak resmi.

Kepala Balai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulut, Hendra Makalalag melalui Maxmillian Lolong, Ketua Tim Pelindungan dan Pemberdayaan Balai BP2MI Sulut mengatakan, dari penelusuran, para WNI itu bekerja di perusahaan judi online.

Selain itu, berdasarkan penelesuran, warga Sulut ada yang bekerja di perusahaan investasi bodong.

"Di Kamboja judi kan legal. Ada pula yang bekerja 'skimmer-skimmer,' meretas dan menawarkan investasi bodong," jelasnya.

Katanya, tawaran gaji besar memang menjadi alasan para pekerja nekat mengadu nasib ke Kamboja.

Biasanya, pekerja yang merasa nyaman dan senang akan mengajak rekan atau saudaranya.

"Tidak ada perekrutan oleh perusahaan seperti jalur resmi," kata Max lagi.

Dikatakan, gaji yang ditawarkan Rp 30 juta lebih. Bahkan bisa lebih kalau mereka capai target.

"Nah, jadi masalah itu yang tidak capai target, mau pulang sulit, serba salah," katanya.

Tergiur Gaji Puluhan Juta, WNI Sulut Rela Kerja di Kamboja Meski Jalur tak Resmi

Puluhan warga Sulawesi Utara saat uji bekerja di Kamboja.

Mereka masuk ke negara berjuluk Angkor Wat ini menggunakan visa wisatawan.

Balai Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Sulawesi Utara mengungkapkan, sebelumnya sudah ada 30-an warga Sulut dipulangkan dari Kamboja.

"Mereka difasilitasi Kemenlu dan salah satu anggota DPR RI, tahun lalu," ujar Kepala Balai BP2MI Sulut, Hendra Makalalag kepada Tribunmanado.co.id, Rabu (22/03/2023).

Katanya, mereka tergiur dengan gaji besar yang ditawarkan. "Gajinya bisa sampai 30 juga lebih," kata Hendra.

Bermodal passport dan visa turis, mereka mengadu nasib bekerja di negara di Semenanjung Indocina itu.

Sayangnya, karena melalui jalur tak resmi, ketika terjadi masalah, mereka kebingungan.

Negara kesulitan untuk memberikan perlindungan dan memfasilitasi penyelesaian masalah.

"Biasanya ada masalah baru terungkap karena mengadu ke kedutaan (KBRI)," katanya.

Itulah yang terjadi pada 30-an pekerja asal Sulut yang dipulangkan tahun lalu.

Katanya, sebelumnya diputuskan para pekerja yang melalui jalur ilegal ini akan dipulangkan secara mandiri.

"Setelah kejadian tahun lalu, diputuskan mereka pulang mandiri agar ada efek jera tapi tergantung Kemenlu yang berwenang di situ," katanya.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: 5 Fakta Ibu Muda Dimutilasi di Sleman, Diajak Pelaku ke Penginapan dan Dieksekusi Saat Lagi Begini

Baca juga: Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey Resmikan Gedung Pastori GMIM Pniel Kairagi Satu Manado