Perkuat Pengawasan Lewat Sistem MCP, Pemkab Bolmut Ikuti Rakor Program Pemberantasan Korupsi

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Jajaran Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Pemkab Bolmut) mengikuti Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara Virtual, Selasa (21/03/2023).

Rapat ini terkait dengan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023.

Diketahui MCP merupakan bentuk implementasi mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam tujuh area rawan korupsi dan satu area penguatan institusi.

Dalam kesempatanya Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Suhajar Diantoro saat membacakan sambutan Mendagri RI menyampaikan, korupsi adalah kejahatan yang luar biasa.

“Korupsi merupakan ancaman eksistensi bangsa, juga merupakan musuh kita bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pendekatan penindakan agar tercipta efek Jera pencegahan agar terbangun sistem yang tidak memberikan ruang untuk korupsi," kata Suhajar Diantoro.

Untuk itu kata Diantoro, Kemendagri telah menekankan 8 area intervensi kepada setiap Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

"Delapan area intervensi tersebut yaitu perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN.

Optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa," pungkas Diantoro.

Wakil Bupati Bolmut Amin Lasena Ikuti Raker TPPS dan Satgas Penurunan Stunting se-Sulawesi Utara

Sementara itu Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Amin Lasena, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Bolmut, mengikuti Rapat Kerja TPPS dan Satgas Penurunan Stunting se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kegiatan tersebut dipusatkan di The Sentra Hotel, Minahasa Utara, Selasa (21/3/2023).

Amin Lasena menyampaikan pada tahun 2016 Bolmut merupakan kabupaten dengan angka stunting yang tinggi dengan prevalensi sebesar 43,80 persen.

"Kemudian mengalami penurunan menjadi 13,24 persen pada tahun 2018 (hasil RISKESDAS)," kata Amin.

Ia mengatakan, problem yang dihadapi saat ini yakni adanya perbedaan data yang cukup signifikan antara E-PPGBM dan SSGI.