Politisi PDIP Sindir AHY, Sebut Zaman SBY Dana Orang Miskin Dipakai untuk Pemilu

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi PDIP Wanto Sugito menyindir Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY ) 

Hal itu disampaikan Wanto Sugito untuk menanggapi kritik AHY terkait kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai kurang berpihak kepada rakyat miskin atau wong cilik.

Wanto Sugito menyatakan, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) banyak korupsi dan tidak pantas dibandingkan dengan pemerintahan Jokowi.

“AHY bisanya mengkritik pemerintahan Jokowi saja ya, mengkritik pemerintahan bapaknya tidak bisa,

sekarang saya tantang deh sebutkan 10 keberhasilan SBY dan bandingkan dengan anggaran serta utang yang menumpuk selama pemerintahan SBY,

kemudian buka itu korupsi Ketum Demokrat yang ironi dengan slogannya, Katakan tidak pada Korupsi," ujar Wanto kepada wartawan, Rabu (15/3/2023).

Ketua DPC PDIP Tangsel ini menyatakan bahwa pemerintah Jokowi sudah mengalokasikan untuk anggaran orang miskin sudah tepat sasaran.

Di antaranya, program kebijakan rumah sakit gratis untuk rakyat melalui BPJS, peningkatan jaminan kesehatan dan sebagainya.

Karena itu, indeks kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Jokowi mencapai 76,2 persen seperti yang dirilis oleh LSI.

Menurut Ketua Umum Organisasi Sayap PDI Perjuangan (PDIP), Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) ini, AHY seharusnya tak membandingkan komitmen pemerintah Jokowi untuk wong cilik dengan komitmen pemerintahan SBY yang dituding sebagai pemerintahan yang korup.

“Zaman SBY itu kan dana untuk orang miskin dipakai untuk dana pemilu melalui Bansos. Itulah yang membuat suara Demokrat naik menjadi 300 persen,” tegas Wanto.

Lebih lanjut, mantan aktivis 98 ini membeberkan kegagalan SBY terkait kesejahteraan wong cilik.

Di mata Wanto, SBY punya banyak catatan merah.

Ia mengungkapkan kegagalan SBY ini diantaranya dibuktikan dengan menurunnya tingkat kesejahteraan petani, utang per kapita naik dari US$531,29 menjadi US$1.002,69 pada 2013.

Pembayaran bunga utang menyedot 13,6 persen dari anggaran pemerintah pusat.