20 Pegawai PDAM Bone Bolango Diperiksa Kejati Gorontalo, Kantor Digeleda, Ini Dugaan Kasusnya

Penggeledahan itu kata Otto, berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor Prin 24/PT5/FD.1/02/2023 tertanggal 23 Maret 2023.

Surat dikuatkan dengan penetapan Izin Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 27 Februari 2023 beserta rangkaian penyitaan berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor Sprin 120 /P.5/FD.1/02/2023 tertanggal 17 Februari 2023.

“Semua kegiatan itu dalam rangka penyidikan guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi sambungan program hibah air minum perkotaan 2018 hingga 2019,  masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR pada PDAM Tirta Bone Bolango,” ucap Otto.

Lebih lanjut kata mantan Kajari Klungkung, Bali ini, pada penggeledahan itu pihaknya menyita sejumlah barang.

“Selain barang, ada juga beberapa dokumen yang menurut penyidik, itu akan digunakan untuk mendukung pembuktian guna menetapkan tersangka dan juga membuktikannya di pengadilan,” ujarnya.

Meski tak membeberkan dokumen dan barang apa saja yang disita dari PDAM Tirta Bulango, kata Otto hal tersebut masih ada di ranah penyidik. 

Namun yang pasti, ada beberapa barang yang disinyalir di beli dari uang program hibah air minum MBR yang tidak digunakan untuk memasang sambungan, dan malah digunakan untuk membeli barang-barang tersebut.

Dijelaskannya juga, dalam kasus dugaan korupsi itu pihaknya belum menetapkan siapa tersangkanya. Penyidik saat ini masih melakukan penyidikan umum.

“Ketika alat bukti yang menurut asas minimal pembuktian itu sudah cukup, maka kami akan segera menetapkan tersangka,” imbuhnya.

Sebelumnya, persoalan yang melilit Perumda Tirta Bulango ini mencuat pasca ditinggal Yusar Laya selaku Direktur sekitar 2022 lalu. 

Selain persoalan dugaan sambungan fiktif di program hibah MBR, persoalan yang tidak kalah hebatnya juga adalah berupa penyertaan modal  Pemkab Bone Bolango sejak 2011 hingga 2021 kurang lebih hampir Rp 43 miliar. 

Dari jumlah keseluruhan tersebut diduga sekitar Rp 28,5 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com