Sri Mulyani Mulai Bersih-bersih, Bubarkan Klub Moge Dirjen Pajak hingga Minta Usut Sumber Kekayaan

TRIBUNMANADO.CO.ID - Berikut ini fakta baru terkait kasus Anak Pejabat Pajak Aniaya Remaja.

Menteri  Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, akhirnya bersih-bersih.

Hal ini terkait buntut dari persoalan kepemilikan harta Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandy Satriyo (20) yang merupakan pelaku penganiayaan anak petinggi GP Ansor, bertambah luas.

Baca juga: Akhirnya Terungkap Kronologi Lengkap Kasus Mutilasi Abby Choi, Dibunuh Mantan Suami & Dijadikan Sup

Terbaru pada Minggu (26/2/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar klub BlastingRijder DJP, dibubarkan.

Pembubaran komunitas para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pecinta motor gede (Moge) ini dilakukan menyusul terbongkarnya kepemilikan motor gede milik Rafael Alun.

Sri Mulyani khawatir, adanya komunitas ini dapat menimbulkan kecurigaan publik mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP.

"Beberapa hari ini beredar di berbagai Media cetak dan online foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai Motor Gede (MoGe) bersama klub BlastingRijder DJP yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar."

"Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan."

"Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge dapat menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," tulis Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagramnya @smindrawati, Minggu (26/2/2023).

Sri Mulyani juga meminta kepada para pejabat pajak menyampaikan dengan detail terkait dengan jumlah dan kepemilikan harta kekayaannya.

"Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN," tegas Sri Mulyani.

Menurutnya, sekalipun pembelian motor gede dilakukandengan menggunakan uang pribadi, lanjut Sri Mulyani, hal itu tetap bisa menimbulkan presepsi buruk di mata masyarakat.

"Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik."

"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," jelas Sri Mulyani.