Pengamat Hukum Dukung Polda Sulut Beri Peringatan Debt Colector: Pidanakan dengan Pimpinan Leasing

"Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur.

Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri,"jelasnya.

Haryadi menjelaskan, maksud dari putusan tersebut yakni adanya alternatif yang bisa dilakukan kreditor apabila kesepakatan penyerahan jaminan fidusia tak menemui kesepakatan.

Alternatif tersebut harus melewati pengadilan.

"Tidak ada alasan untuk mengeksekusi sendiri atau memakai jasa debt colector. Putusan tersebut tetap tidak memperbolehkan kreditor menarik jaminan fidusia secara paksa.

Alternatif yang dimaksudkan adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela, jadi harus lewat Pengadilan, dan bukan lewat debt colector. Ini negara hukum, bukam preman," tegas Haryadi.

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Bhayangkara FC, Laga Lanjutan Liga 1

Baca juga: KPU Sulawesi Utara Apresiasi Polda Bentuk Duta Sulut Aman, Tangkal Hoaks dan Politik Identitas