Demi Keselamatan Rakyat, Pemkot Manado Rela Tempuh Kebijakan Tak Populis

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID -  Kebijakan relokasi masyarakat mungkin tak populis. 

Tapi Pemkot Manado menempuh kebijakan itu demi keselamatan rakyat. 

Hal tersebut mengemuka dalam dialog Tabea Manado di Mall Pelayanan Publik (MPP), Jumat (17/2/2023). 

Hadir Walikota Manado Andrei Angouw dan Wawali Richard Sualang. 

Dialog dipandu staf khusus Walikota Manado Felix Palenewen.

Andrei Angouw mengatakan, relokasi adalah kebijakan yang mustinya sudah beres 2014.

"Ini mustinya sudah dari sembilan tahun lalu," katanya.

Dikatakan Andrei Angouw, seharusnya masyarakat di bantaran sungai telah menempati lokasi relokasi sejak 2014.

Namun mereka urung.

"Banjir terus berulang," katanya. 

Ungkap Andrei Angouw, banjir telah menggerus ekonomi warga.

Biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

"Kalau empat kali banjir bisa empat kali ganti sofa atau busa dan lainnya," katanya.

Sebagai pemerintah, sebut Andrei Angouw, pihaknya punya tugas untuk menyelamatkan masyarakat. 

Warga di bantaran sungai harus diselamatkan dari banjir dengan merelokasi mereka ke relokasi Pandu.

"Selamatkan masyarakat adalah tugas pemerintah, kita tidak tahu kapan banjir akan datang," ujar dia.

Richard Sualang menambahkan, pemerintah saat ini menuntaskan pekerjaan yang tak tuntas.

Sebut dia, kebijakan relokasi mungkin tak populis.

"Tapi ini musti dilakukan demi keselamatan masyarakat," katanya. 

Menurut dia, kebijakan Pemkot sangat manusiawi.

"Mana yang tak manusiawi, apakah yang memprovokasi agar masyarakat tidak pindah dan terus terkena banjir atau yang hendak merelokasi mereka demi keselamatan," kata dia. 

Richard menuturkan, pihaknya sementara membenahi rumah di relokasi Pandu.

Dikatakannya, rumah - rumah itu rusak karena tidak ditinggali.