Penunggak Pajak Kendaraan Harus Disanksi, Pengamat Sebut Penting untuk Bangun Kesadaran

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama masih jadi andalan Pemprov Sulawesi Utara meraup pendapatan asli daerah.

Pengamat Kebijakan Publik Sulut, Jefry Paat menilai potensi pajak dari kendaraan lebih besar dari yang sudah diperoleh oleh Pemprov saat ini.

"Masalahnya banyak kendaraan menunggak pajak karena memang pengaruh dampak Covid 19 lalu," katanya.

Pembayaran pajak kendaraan belum jadi prioritas, apalagi masa di pemulihan ekonomi saat ini, apalagi belum ada sanksi tegas bagi yang menunggak.

"Banyak orang menunggak, tidak ada sanksinya, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) malah buat kebijakan keringanan denda," katanya.

Mungkin Bapenda berpikir Ketimbang pajak tidak dibayar sama sekali, lebih baik pajak dibayar dengan denda dihapuskan.

"Ada kecenderungan orang sekarang menunggu keringanan bisa bayar pajak kendaraan, memang bapenda banyak kebijakan dibuat keringanan atau diskon, tidak dibarengi dengan sanksi," katanya.

Upaya untuk meraup potensi-potensi pajak dan piutang pajak sebenarnya sudah pernah dilakukan.

"Bapenda pernah melakukan jemput bola, berkunjung ke kelurahan tapi tidak jalan efektif," ujarnya.

Ada lagi upaya melakukan operasi bersama aparat kepolisian untuk memburu penunggak pajak.

Namun belakangan kegiatan ini sudah jarang ditemukan di jalan.

Namun, arah kebijakan untuk pemberian sanksi sudah diwujudkan dengan penghapusan data kendaraan yang sudah menunggak pajak

"Kalau menunggak legalitas kendaraan akan hilang. Ini bentuk sanksi,  berpotensi meningkatkan kesadaran orang membayar pajak," katanya

Hanya memang persoalannya jika dipaksakan ke masyarakat memang agak sulit karena kondisi ekonomi saat ini. 

"Kecenderungannya motor-motor kadangkala habis pajaknya, tidak lagi pakai di kota, namun dibawa pulang ke kampung," kata dia.