Kebijakan Dirut PDAM Minut Bikin Karyawan Tidak Nyaman, Berikut Penjelasan Roland Maringka

Selain itu, sistem absensi karyawan dan unit-unit kerja saat ini menggunakan aplikasi android.

Lembar kegiatan karyawan menggunakan kini sudah menggunakan Google Form.

Dengan begitu, karyawan yang benar-benar bekerja akan terpantau, tidak akan ada lagi istilah makan gaji buta.

Ia pun menambahkan, inovasi dan masukan dirut ke pusat terkait perusahaan-perusahaan yang akan mengambil air bawah tanah saat ini, sudah ada regulasi, yaitu harus ada rekomendasi dari PDAM.

Nantinya, bila PDAM Minut mengeluarkan rekomendasi, maka perusahaan tersebut wajib berlangganan.

"Per 1 Januari 2023 ini, saya atas usulan Dewan Pengawas PDAM telah membuat kebijakan dengan merevisi struktur di PDAM dimana jabatan-jabatan yang tidak lagi produktif, langsung di alih fungsikan. Salah satunya adalah kalau sebelumnya di struktur kita ada sekretaris, namun atas dasar pertimbangan bahwa PDAM Minut masih tergolong kategori perusahaan kecil, sehingga jabatan itu dihilangkan," tegasnya lagi.

Dengan akan dihilangkannya jabatan sekertaris, katanya akan memunculkan jabatan Tim Penurunan NRW (Non Revenue Water) yang fungsi untuk menurunkan tingkat kehilangan air.

"Intinya, kita coba maksimalkan SDM yang guna memulihkan kondisi PDAM,” kuncinya.

Perlu diketahui, tunggakan 8 bulan gaji karyawan yang terus-terusan dipersoalkan oleh oknum karyawan kini secara perlahan mulai terang, dan sudah ada jalan keluar sepanjang karyawan memahami atas hak dan kewajiban.

Pembayaran gaji akan dilakukan dalam satu tanggal setiap bulannya.

Baca juga: Berita Heboh Artis Hari ini Dukungan Agnez Mo untuk Bunda Corla, Antonio Dedola Pacar Nikita Mirzani

Baca juga: Ketua PPP: KIB Tidak Akan Ikutan buat Sekber Seperti Gerindra-PKB, Terpenting Usung Capres-Cawapres

Dalam waktu dekat, PDAM Minut akan makin intens menerapkan layanan kemasyarakatan di era digitalisasi.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.