Bersama Seluruh Pemerintah, Presiden Jokowi Upayakan Pelanggaran HAM Berat Tak Akan Terjadi Lagi

TRIBUNMANADO.CO.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bersama seluruh komponen pemerintah Indonseia akan berusaha agar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.

Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menangkal terjadi pelanggaran HAM.

Hal yang sama juga ditekankannya untuk sikap pemerintah.

"Saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran HAM yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM agar bisa terlaksana dengan baik.

"Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.

Hal itu disampaikannya usai menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) di Istana Negara pada Rabu.

Jokowi mengatakan, sudah membaca secara seksama laporan tersebut.

Setelah membaca dirinya mengakui bahwa berbagai peristiwa pelanggaran HAM masa lalu memang terjadi.

"Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa," kata Jokowi.

"Daya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran HAM yang berat pada 12 peristiwa," lanjutnya.

12 peristiwa pelanggaran HAM berat yang dimaksud Presiden Jokowi adalah:

Peristiwa 1965-1966

Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985