Pengamat: NasDem Bisa Ungkap Kelemahan Jokowi Jika Didepak dari Kabinet, Tak Bisa Main Dua Kaki

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Nasib para menteri Partai Nasdem dalam pemerintahan Jokowi kian tak pasti.

Baru-baru ini PDIP meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Namun, jika pada akhirnya Jokowi mendepak Nasdem dari kabinetnya, langkah politik tersebut dinilai pengamat akan menjadi blunder baru.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Partai NasDem bisa membongkar aib Presiden Joko Widodo (Jokowi), bila tiga menterinya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.

"Bagi saya Jokowi bak simalakama, maju kena mundur kena. Saya kira NasDem bisa bongkar bobrok atau aib Jokowi di kementeriannya (apabila direshuffle)," kata Jerry kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).

Menurut Jerry, Jokowi akan berpikir banyak apabila me-reshuffle menteri dari Partai NasDem.

Sebab, jasa partai besutan Surya Paloh tersebut sangat besar kepada Presiden Jokowi.

"Tapi Jokowi bakal pikir-pikir, lantaran jasa NasDem saat mantan Wali Kota Solo ini jadi presiden sangat besar," ujarnya.

Jerry menyarankan Jokowi tak melakukan reshuffle, hingga masa jabatannya sebagai presiden berakhir.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Prettiest To Me - HYBS: You Are The Prettiest To Me

Baca juga: Venti Figianti Mendadak Curhat Kiwil Selingkuh, Denger Isu dan Ada Bukti Juga

 
"Jadi menurut saya, sebaiknya menteri NasDem dipertahankan sampai akhir masa jabatan. Tapi persoalannya Jokowi sedang geram sama NasDem," paparnya.

Meski demikian, ia menuturkan semuanya tergantung Jokowi, apalagi PDIP sudah mendesaknya untuk mereshuffle kabinet.

"Saya kira semua tergantung Jokowi. Tapi bisa saja terjadi reshuffle menteri-menteri NasDem jika didesak PDIP," ucap Jerry.

Jerry menambahkan, alasan reshuffle menteri dari Partai NasDem tak terlepas dari dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (Bacapres).

"Alasan reshuffle tak lepas NasDem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres NasDem," ulasnya.

Bukan Soal Anies

Sementara itu, dikutip dari Kompas.com, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden (capres) seharusnya tak jadi alasan Presiden Joko Widodo mencopot menteri-menteri asal partai restorasi itu.

Sebaliknya, rencana Nasdem untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dipertimbangkan sebagai dasar presiden merombak menteri-menteri Nasdem dari Kabinet Indonesia Maju.

"Ini bukan tentang Anies, ini tentang berkoalisi dengan oposisi," kata Yunarto kepada Kompas.com, Kamis lalu.

Menurut Yunarto, sulit bagi Nasdem tetap berada di barisan partai pendukung pemerintahan Jokowi, sementara mereka berencana berkoalisi dengan partai oposisi untuk Pemilu 2024.

Logikanya, jika Nasdem berniat bekerja sama dengan oposisi, partai pimpinan Surya Paloh itu sudah punya pandangan yang berbeda soal pemerintahan kini.

Ihwal megaproyek pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) misalnya, pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda terkait ini.

Nasdem dinilai sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan mereka bermain di dua kaki, menjadi bagian dari pendukung pemerintahan, sekaligus punya rencana berbesan dengan partai oposisi.

"Bagaimana mungkin Nasdem bisa mengatakan platformnya tetap sama dengan pemerintah ketika mereka berencana berkoalisi dengan dua partai yang dalam beberapa kebijakan strategis punya pandangan jelas berbeda?" ujar Yunarto.

Apalagi, kata Yunarto, Nasdem, Demokrat, dan PKS mengusung nama "Koalisi Perubahan" untuk kongsi mereka. Ini semakin menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan kini dan rencana koalisi mendatang.

"Alangkah baiknya secara etika mereka fokus terhadap Koalisi Perubahan yang baru ini sehingga kemudian tidak terbebani oleh pemerintahan yang ada sekarang," kata Yunarto.

Kembali soal rencana reshuffle, menurut Yunarto, sebenarnya sah-sah saja jika Jokowi hendak mencopot menteri-menteri Nasdem hanya karena alasan politik.

Dia mengatakan, perombakan kabinet sepenuhnya wewenang presiden.

Namun demikian, alangkah baiknya jika reshuffle juga menimbang kinerja para menteri.

Seyogianya, reshuffle dijadikan momen bagi presiden mengevaluasi para pembantunya di kabinet yang punya kinerja buruk, terlepas dari apa pun partai politiknya.

"Bukan hanya sekedar me-reshuffle menteri dari parpol yang misalnya bersikap beda, tapi menteri-menteri yang memang buruk juga saatnya di-reshuffle. Jangan sampai ada menteri parpol lain yang hanya karena parpolnya loyal tapi kerjanya buruk lantas dipertahankan," ucap Yunarto.

Bersamaan dengan itu, lanjut Yunarto, parpol yang mengkritisi kinerja menteri Jokowi hendaknya tak hanya lantang bicara soal perbedaan politik saja, tetapi juga disertai dengan data dan bukti.

Misalnya, dalam hal Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengkritisi kinerja Menteri Pertanian (Mentan) serta Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), seharusnya, anggota Fraksi PDI-P di Komisi IV juga menyajikan data konkrit soal kinerja menteri tersebut.

Dengan demikian, reshuffle tak hanya didasarkan pada alasan politik semata, tetapi sekaligus juga perbaikan kualitas kabinet.

"Sehingga kemudian tidak ada tuduhan dari sebagian pihak bahwa ini didasarkan hanya pada perbedaan politik atau keinginan dari partai tersebut untuk mendapatkan jatah lebih di kabinet," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle kencang berembus belakangan ini.

PDI-P meminta presiden mengevaluasi dua dari tiga menteri Nasdem yakni Mentan Syahrul Yasin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye presiden.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, harus dievaluasi, semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djarot di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (23/12/2022).

Belakangan, Djarot meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Dia menduga, ada ketidakcocokan menteri-meneri tersebut dengan kebijakan pemerintahan.

"Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (menteri dari Nasdem) lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle," ujarnya, Selasa (3/1/2023).

Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle. Namun, dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.

"Ditunggu saja," kata Jokowi, Senin (2/1/2023).

Adapun Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres Pemilu 2024 pada awal Oktober lalu.

Sejak saat itu, elite PDI-P berulang kali "menyerang" Nasdem lewat sindiran hingga sentilan.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Simalakama Keberadaan Nasdem di Kabinet, Pengamat: Mereka Bisa Buka 'Dosa' Jokowi Jika Ditendang, https://www.tribunnews.com/nasional/2023/01/07/simalakama-keberadaan-nasdem-di-kabinet-pengamat-mereka-bisa-buka-dosa-jokowi-jika-ditendang?page=all.