Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE - Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dievalusi melalui rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Kamis (8/12/2022).

Penjabat (Pj) Bupati Sangihe, Rinny Tamuntuan, menyampaikan rakor yang dilaksanakan sangat penting untuk dilakukan, agar dapat membicarakan penguatan pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan di Sangihe.

“Sesuai data tahun 2022 tingkat kemiskinan di daerah ini sebesar 10,50 persen atau 13.890 jiwa, mengalami penurunan sebesar 0,52 poin dibandingkan tahun 2021, yakni 11,02 persen,” beber Tamuntuan.

Menurutnya, penurunan ini ditargetkan secara sistematis, terpadu dan konsisten, sesuai dengan komitmen bersama.

Kerja sama antar berbagai pihak adalah hal terpenting untuk mencapai apa yang telah ditargetkan.

“Melalui rakor dan evaluasi penanggulangan kemiskinan ini diharapkan dapat meningkatkan fokus program-program tersebut yang ditujukan kepada masyarakat miskin agar lebih efektif dan effisien,” katanya.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Kawaikute Gomen - HoneyWorks: Watashi Ga Watashi No Koto Wo Aishite

Baca juga: Belum Ada Tilang Manual, Satlantas Polres Sitaro Sulawesi Utara Masih Terapkan Pola Edukatif

Lanjut Tamuntuan, dengan demikian kelompok masyarakat yang seluruhnya tidak terjangkau dan mampu mengakses kegiatan produktif yang bersifat formal serta kelompok masyarakat yang masih berada di bawah kemiskinan dapat lebih terperhatikan dan terbantu, sehingga pembangunan dapat juga mereka rasakan manfaatnya.

“Agar upaya pengentasan kemiskinan berjalan secara sinergis dan berkelanjutan harus dilakukan melalui dua sisi secara terpadu yaitu dari sisi penghidupan masyarakat miskin maupun sisi produksinya,” ujar Rinny Tamuntuan.

Dari sisi penghidupan masyarakat yang miskin kronis atau sulit keluar dari kemiskinan, diperlukan berbagai upaya yang secara langsung membantu mereka untuk hidup layak, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap berbagai pelayanan dasar.

Intervensi untuk pengembangan kualitas SDM keluarga miskin juga sangat diperlukan agar dapat memutus rantai kemiskinan yang biasanya diturunkan antar generasi pada keluarga miskin tersebut.

“Dari sisi produksi, diupayakan agar kelompok pendapatan rendah dapat berpartisipasi dalam kegiatan produktif. Untuk itu, berbagai program peningkatan keterampilan, dan penyediaan seperti modal, Infrastruktur dasar, dan fasilitas yang telah diberikan dalam mendukung perkembangan usaha mereka dapat dimaksimalkan, sehingga secara bertahap dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang tergolong miskin,” paparnya.

Tamuntuan menambahkan, penyediaan program dan layanan pembangunan diupayakan ada sinergitas antara perencanaan dan penganggaran agar berpihak pada masyarakat miskin atau penanggulangan kemiskinan.