Terkini Nasional
RKUHP Resmi Jadi Undang-Undang, Anggota Fraksi PKS Walk Out, Demokrat Mendukung
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi menjadi Undang-Undang, pada Selasa (6/12/2022).
Penulis: Ventrico Nonutu | Editor: Ventrico Nonutu
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi menjadi Undang-Undang.
RKUHP disahkan menjadi UU oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Pengesahan RKUHP menjadi UU tersebut dilaksanakan dalam Sidang Paripurna pada Selasa (6/12/2022).
Baca juga: Peringatan Dini Besok Rabu 7 Desember 2022, Info BMKG Wilayah Berpotensoi Dilanda Cuaca Ekstrem
Rapat Paripurna hari ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Tampak Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus dan Rachmat Gobel mendampingi Dasco di meja pimpinan.
Sebelum RKUHP disahkan menjadi UU, Rapat Paripurna diwarnai aksi walk out dari anggota fraksi PKS Iskan Qolba Lubis.
Debat panas juga sempat terjadi antara Iskan Qolba Lubis dan pimpinan sidang Dasco.
Setelah Iskan Qolba Lubis keluar dari Ruang Sidang, Rapat Paripurna dilanjutkan oleh tanggapan pemerintah yang diwakili Menkumham Yasonna Laoly.
Yasonna memaparkan urgensi dari hadirnya RKUHP buatan anak bangsa.
Selesai Yasonna memberikan tanggapan, Dasco meminta persetujuan agar RKUHP disahkan menjadi Undang-Undang.
"Selanjutnya kami menanyakam kembali kepada seluruh peserta sidang apakah rkuhp dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat.
Didukung Partai Demokrat
Anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso mengatakan pihaknya mendukung penuh pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang.
Hal itu disampaikan Santoso saat Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2022).
