Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Sangihe Sulawesi Utara

Di Hadapan ASN Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan Sampaikan APBD 2023 Menurun

Pj Bupati Kepulauan Sangihe membeberkan bahwa APBD 2023 Sangihe berkurang drastis. Salah satu penyebabnya adalah pembayaran hutan daerah.

Penulis: Nelty Manamuri | Editor: Isvara Savitri
Tribunmanado.co.id/HO
Pj Bupati Kepulauan Sangihe, dr Rinny Tamuntuan. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, menyampaikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 menurun dari tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya.

Hal itu ia sampaikan di hadapan ASN, THL, dan PPPK, pada apel perdana, Senin (6/12/2022).

"Untuk seluruh perangkat daerah ASN, THL, PPPK, kita harus menyampaikan keadaan atau keuangan kita di tahun depan karena anggaran APBD di tahun 2023 ini mengalami penurunan yang cukup drastis," kata Rinny Tamuntuan.

Kata Rinny Tamuntuan, hal ini harus dipahami bersama.

Ditambah lagi pemerintah dihadapkan dengan pembayaran hutang lewat anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Mulai tahun depan kita harus membayar bunga dan itu langsung dipotong dari dana transfer dari pusat. Bunga saja sudah di angka Rp 12,5 miliar sudah terpotong, untuk pembayaran pokok itu di potong Rp 33 miliar. Jadi totalnya untuk tahun 2023 dan 2024 sudah di angka Rp 45,5 miliar," ucap Rinny Tamuntuan.

Bupati perempuan pertama di Sangihe ini juga meminta dan berharap agar para pegawai tetap semangat bekerja.

"Pemerintah berupaya keras, kita kerja keras supaya kita akan mendatangkan semua anggaran ini dari pusat dan juga dari provinsi agar supaya kita akan terbantu," ucap Kepala Definitif Dinas Sosial Sulawesi Utara.

Tentunya pemerintah juga tidak tinggal diam dan selalu berupaya supaya semua dapat bekerja dan semangat melakukan kegiatan walaupun dengan keuangan yang minim.

"Meskpiun anggaran kita minim bukan berati kita sudah tidak bisa bekerja, dan tentunya harus semangat karena kita menjadi pelayan di tengah-tengah masyarakat. Kita tetap harus tunjukan kinerja kita di tengah masyarakat," tutup Rinny Tamuntuan.

Baca juga: Bank SulutGo Siapkan Rp 2 Triliun untuk Kebutuhan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023

Baca juga: Ferdy Sambo Bantah Pernyataan Bharada E soal Wanita Menangis: Ngarang Tidak Benar Dia Itu

Apel Perdana di Bulan Desember 2022, PJ Bupati Sangihe Ingatkan Kepala OPD Tak Lakukan Tugas Luar

Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, Rinny Tamuntuan, memimpin apel perdana di Bulan Desember 2022.

Apel perdana dilaksanakan di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Senin (5/12/2022).

Di hadapan peserta apel, Rinny Tamuntuan menyampaikan penutupan anggaran 2022 dibatasi hingga tanggal 15 Desember 2022.

"Tinggal 10 hari, adi dimohon untuk mendapat perhatian dari seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, ASN hingga THL dan PPPK harus segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan," ucap Rinny Tamuntuan.

Apel perdana Bulan Desember 2022 Pemkab Sangihe di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (5/12/2022).
Apel perdana Bulan Desember 2022 Pemkab Sangihe di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Sangihe, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Senin (5/12/2022). (Tribunmanado.co.id/HO)

Pemeriksaan juga akan dilakukan di bulan Desember.

"Karena biasanya minggu ke-2 atau ke-3 sudah akan turun tim pemeriksa. Karena pra-pemeriksaan itu di bulan Desember," kata pupati perempuan pertama di Sangihe ini.

Rinny Tamuntuan juga menyentil agar para kepala OPD tidak melaksanakan tugas luar.

"Kepala perangkat daerah juga kalau boleh jangan meninggalkan tugas, tidak boleh dulu melaksanakan tugas luar dan juga memang saya tahu sudah tidak ada anggaran jadi yah sudah lebih baik," bebernya.

Rinny Tamuntuan meminta semua pegawai fokus pada persiapan dokumen-dokumen yang diperlukan nanti.

Baca juga: Waspadai DBD, Dinkes Bolmut Sulawesi Utara Minta Masyarakat Aktif Lakukan Metode 3 M Plus

Baca juga: Jadwal Piala Dunia Rabu 7 Desember 2022 - Portugal vs Swiss

"Karena memang kita harus fokus pada persiapan dokumen-dokumen, diteliti kembali satu per satu, menjadi evaluasi kita di tahun depan agar tidak terganjal masalah-masalah hukum," jelas Kepala Definitif Dinas Sosial Sulut ini.

Rinny Tamuntuan pun berharap agar semua pekerjaan bisa tuntas tepat pada waktunya.(*)

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved