Rincian APBN Sulawesi Utara 2023: Belanja Pegawai Rp 3,24 Triliun, Dana Desa Rp 1,1 Triliun

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pemprov Sulawesi Utara, pemkab dan pemkot, serta instansi vertikal menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2023.

Penyerahan DIPA APBN 2023 dilaksanakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Senin (5/12/2022). 

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi.

Namun pada saat yang sama, juga meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung.

"Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Kepala Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulut, Ratih Hapsari Kusumawardhani. 

Fokus itu diimplementasikan melalui beberapa hal.

Pertama, belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif.

Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Ketiga, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem, dan mengurangi kesenjangan.

Keempat, meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah.

Baca juga: Link Nonton Brasil vs Korea Selatan di Piala Dunia 2022, Tayang Dini Hari Pukul 02.00 WIB

Baca juga: Petani Pala di Pulau Lembeh Bitung Sulawesi Utara Beberkan Kenaikan Harga

Kelima, mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Rincian APBN Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023

Total Belanja Negara 2023: Rp 21,6 triliun (turun Rp 520 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 22,12 triliun)

Total Belanja Pemerintah Pusat 2023: Rp 8,7 triliun (turun Rp 170 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 8,87 triliun)

Total Transfer ke Daerah 2023: Rp 12,9 triliun (turun Rp 350 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 13,25 triliun)

• Data Belanja Pemerintah Pusat (456 satker (bertambah 4 satker disbanding tahun 2022 yang sebanyak 452 satker)

Belanja Pegawai: Rp 3,24 triliun (naik Rp 50 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,19 triliun)

Belanja Barang: Rp 3,63 triliun (naik Rp 250 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 3,38 triliun)

Belanja Modal: Rp 1,8 triliun (turun Rp 480 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 2,28 triliun)

Bantuan Sosial: Rp 25,29 miliar (naik Rp 3,76 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 21,53 miliar)

Baca juga: Dinas Pangan Kota Bitung Sulawesi Utara Pastikan Harga Cengkih dan Pala Stabil

Baca juga: Kondisi Tugu Lilin Manado Sulawesi Utara Jorok, Penuh Botol Miras hingga Bau Pesing

• Data TKD (Provinsi Sulut dan 15 Kabupaten/Kota)

DAU: Rp 8,37 triliun (naik Rp 340 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 8,03 triliun)

DBH: Rp 469,6 miliar (turun Rp 100,73 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 570,33 miliar)

DAK Fisik: Rp 1,17 triliun (turun Rp 590 miliar dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp 1,76 triliun)

DAK Non-fisik: Rp 1,69 triliun (sama dengan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,69 miliar)

DI : Rp 89,4 miliar (turun Rp 17,2 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 106,6 triliun)

Dana Desa: Rp 1,1 triliun (naik Rp 10 miliar dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 1,09 triliun)

(*)

Baca berita lainnya di: Google News.