Sulawesi Utara

Sejumlah Tantangan yang Bakal Dihadapi Sekprov Sulawesi Utara yang Baru Menurut Pengamat Politik

Sejumlah Tantangan yang Bakal Dihadapi Sekprov Sulawesi Utara yang Baru Menurut Pengamat Politik.

Penulis: Mejer Lumantow | Editor: Rizali Posumah
HO
Sejumlah Tantangan yang Bakal Dihadapi Sekprov Sulawesi Utara yang Baru Menurut Pengamat Politik 

Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pengamat Politik Sulut Taufik Tumbelaka mengatakan Sekretaris Daerah Ptopinsi Sulawesi Utara ( Sekda Sulut ) berikut yang akan memegang jabatan definitif akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah.

Menurutnya, tantangan itu datang dari segi sosial ekonomi.

Di mana tahun 2023 diprediksi menjadi tahun yang berat dan juga tantangan sosial politik.

Dikarenakan tahun 2023 suhu politik mulai menghangat.

Sebab di tahun 2024 akan dilaksanakan agenda politik nasional, pemilu serentak.

"Di sisi Pemerintahan, Sekda Sulut akan langsung berhadapan dengan persiapan audit BPK RI dan ini menjadi tugas prioritas 1 (P-1).

Dimana Sekda Sulut sebagai motor utama harus siap mempersembahkan tradisi Opini BPK RI, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," jelas Tumbelaka.

Sementara, Terkait sosial ekonomi untuk 2 triwulan di tahun 2023 Sekda Sulut akan bekerja dengan sejumlah situasi berbeda dari sisi kinerja Pemerintahan.

Dikarenakan sejumlah Birokrat senior sudah tidak berada diposisi 'barisan' birokrasi dikarenakan telah masuk masa purna bakti dan mendapat penugasan di kabupaten.

"Otomatis akan ada sejumlah birokrat dengan promosi jabatan dimana tentunya perlu waktu adaptasi dengan beban kerja dan kerjasama tim," ujarnya.

Tumbelaka mengatakan, Kepiawaian Sekda Sulut akan sangat diuji guna secepatnya menjaga ritme roda pemerintahan agar supaya beratnya tantangan sosial ekonomi.

Dimana terjadi menaiknya beban kerja yang diiringi penerapan efisiensi dan skala prioritas anggaran harus diantisipasi dengan langkah cepat dan bernas melalui inovasi plus kreatifitas tiap jajaran di Organisasi Perrangkat Daerah (OPD).

"Tantangan kinerja birokrasi dan situasi sosial ekonomi semakin berat dikarenakan ada potensi menurunnya konsentrasi jajaran birokrasi Pemerintah Ptopinsi Sulut disebabkan dinamikan situasi sosial politik ditahun 2023," jelasnya

Dan biasanya ditahun politik akan ada fenomena birokrat terprovokasi oleh dinamika sosial politik sehingga konsentrasi Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) yang merupakan kewajiban jabatan akan terganggu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Manado
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved