TNI

Calon Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika Perkasa Belum Diusulkan, Peluang KSAL Ambil Takhta

Calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa belum diusulkan. Peluang KSAL Laksamana Yudo Margono ambil takhta tertinggi Militer Indonesia.

Editor: Frandi Piring
Sekretariat Kabinet
Nama Jenderal Andika Perkasa Calon Presiden 2024. Begini Peluangnya setelah Diusulkan Nasdem. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Nama untuk calon Panglima TNI periode baru dalam rangka menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan pensiun akhir tahun 2022.

Diketahui hingga saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung mengirimkan Surat Presiden (Surpres) terkait usulan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa.

Sebagaimana Jenderal Andika Perkasa akan segera pensiun pada tanggal 31 Desember 2022 mendatang.

Hal ini terbilang sangat darurat karena DPR RI akan segera memasuki masa reses pada akhir November 2022 ini.

Pejabat DPR pun gerak cepat supaya Presiden Jokowi segera mengirimkan Surpres.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin pun angkat bicara perihal Surpres yang belum diterima oleh anggota DPR di Komisi I.

Pihaknya pun mengatakan sudah melapor hal itu kepada Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus dan Sekretariat DPR agak mendorong Sekretariat Kabinet segera bersurat ke DPR.

"Tadi saya sudah lapor ke pimpinan DPR, Wakil Ketua DPR Pak Lodewijk, dan langsung Sekretaris Jenderal DPR mengontak ke Sekretaris Negara (Setneg), dan sekarang akan segera diproses," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Surat Presiden Belum Terbit, Masa Jabatan Jenderal Andika Perkasa Diperpanjang?'.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Revisi Syarat Tinggi Badan Jadi Taruna TNI.
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Revisi Syarat Tinggi Badan Jadi Taruna TNI. (Kompas.com)

Dia berharap dalam minggu ini Surpres tersebut segera dikirim dan nama pengganti Jenderal TNI Andika Perkasa sudah ditentukan oleh Presiden Jokowi.

"Minggu depan namanya dikirim ke Bamus, dan langsung diserahkan kepada Komisi I untuk di fit and proper test," terangnya.

Terkait belum dikirimnya surpres tersebut, Hasanuddin menilai pemerintah masih sibuk dengan perhelatan konferensi G20 yang puncaknya terjadipada hari ini.

Untuk itulah, Komisi I DPR, dikatakan Hasanuddin, perlu untuk mengingatkan pemerintah soal Surpres tersebut.

"Saya tidak tahu ya, saya tidak pernah komunikasi, tapi dalam suatu kesempatan yang tidak formal ya kita diskusi akan melakukan fit and proper test begitu," terang Politisi PDIP itu.

Halaman
1234
Sumber: Surya
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved