Sandra Rondonuwu Srikandi DPRD Sulawesi Utara Ancam 'Hantam' Perangkat Daerah 'Stel Pongo'

TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Sulawesi Utara bersama Pemprov dalam proses membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.

Para wakil rakyat pun tengah berjuang menjawab aspirasi masyarakat agar bisa terakomodir anggarannya di APBD 2023.

Sandra Rondonuwu, Anggota DPRD Sulut satu di antara yang paling lantang bersuara memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Bahkan tak segan mengancam para kepala perangkat daerah Pemprov Sulut yang mengabaikan pemenuhan aspirasi tersebut.

"Kepala dinas stel pongo (pura-pura tuli) kita hantam terus," kata Politisi PDI Perjuangan.

Sandra Rondonuwu memang satu di antara Anggota DPRD Sulut yang tak segan melontarkan kritis pedas terhadap kinerja para birokrat.

Ia menekankan kepada Jabatan Pemprov Sulut agar pelaksanaan APBD 2023 itu sejalan dengan 5 fokus APBN

"Jantan dilupakan apa yang akan dihadapi tahun depan, krisis pangan. Oleh karena itu harus ada penataan perangkat kebijakan dalam menghadapi krisis terjadi. Harus kebijakan yang tepat," kata Wakil Rakyat Daerah Pemilihan Minsel-Mitra.

Ia sudah seringkali turun lapangan reses menerima masukan aspirasi masyarakat. Semua aspirasi itu pun dituangkan dalam pokok pikiran dan diakomodir dalam APBD

"Kami akan kawal," ujar Ketua Komisi II DPRD Sulut ini.

Pembangunan jalan, pengadaan proyek air bersih harus diutamakan.

"Ada di Desa Toyobon krisis air bersih, saya apresiasi sudah ditindaklanjuti Kepala Dinas PUPR," ungkap dia.

Ia juga berterima kasih ke Kepala Dinas Perkebunan sudah memberikan bantuan alat pengolahan gula merah.

"Alat gula merah terbuat dari stainless terima kasih sudah dibantu oleh Dinas Perkebunan, meski baru 2 set, nanti dianggarkan lagi," ujar Mantan Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulut ini.

Kemudian yang harus diperhatikan lagi yakni kebutuhan untuk petani berupa bantuan bibit dan pupuk. Begitu pun bantuan untuk peternak.

Hal-hal prioritas yang dibutuhkan masyarakat khusus untuk menanggulangi potensi krisis pangan.

"Penanganan krisis dilakukan dengan matang, ekonomi bisa tumbuh berkembang," ungkap politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, DPRD Sulut mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpinn Pj Sekprov Praseno Hadi.

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun 'menguliti' rencana pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Amir Liputo Anggota DPRD Sulawesi Utara Serukan Kurangi Anggaran Makan Minum di APBD 2023

DPRD Sulawesi Utara membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023 bersama Pemerintah Provinsi.

Tahun depan APBD diproyeksi turun tinggal sekitar Rp 3,8 Triliun, atau turun Rp 200 Miliar di banding tahun sebelumnya.

Kondisi ini pun membuat pemerintah harus berhemat dan memfokuskan anggaran untuk program prioritas.

Amir Liputo, Anggota DPRD Sulut meminta Pemprov Sulut bisa memangkas anggaran makan dan minum, termasuk milik DPRD Sulut. Hitung-hitung mengurangi konsumsi gula untuk kesehatan.

"Sepakat kita menghemat makan minum demi kesehatan bersama juga. Kurangi gula, kalau bisa makan ubi kayu, minum air mineral, kue bawa bawa dari rumah," kata dia di Rapat Pembahasan APBD 2023 di Ruang Paripurna, Gedung Cengkih, Jumat (4/11/2022).

Hal itu harus jadi alternatif jika sudah tidak ada jalan lain, demi memuluskan anggaran untuk program prioritas.

Ia mencontohkan kegiatan menghadapi ancam krisis pangan.

"Dinas harus dapat alokasi yang benar," ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia mencotohkan lagi bantuan bedan rumah untuk masyarakat miskin, apalagi informasinya hanya sekitar 30 unit rumah yang dianggarkan untuk bantuan ini. Jumlah yang menurutnya sangat minim.

DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.

Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.

Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjanji akan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah.

DPRD Sulawesi Utara Bahas APBD 2023

DPRD Sulawesi Utara mengagendakan pembahasan Rancangan APBD 2023 di Ruang Rapat Paripurna Gedung Cengkih, Jalan Manado-Bitung, Kairagi, Kota Manado, Jumat (4/11/2022).

Badan Anggaran DPRD Sulut dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengadakan rapat bersama Jajaran Pemprov dipimpin Sekprov Praseno Hadi.

Adapun sesuai proyeksi APBD Sulut 2023 turun dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi pendapatan misalnya, tahun 2023 diproyeksikan Sulut hanya bisa meraup Rp 3,8 Triliun. Turun sekitar Rp 200 Miliar dibanding 2022 yang mencapai Rp 4 Triliun.

Badan Anggaran DPRD Sulut pun menguliti pihak eksekutif terkait proyeksi APBD, terutama di sisi pendapatan dan belanja.

Amir Liputo, Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Nyiur Melambai meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memaksimalkan sumber pendapatan. Bahkan ia mengusulkan agar maksimal maka Bapenda akan ditunjang dengan tambahan anggaran untuk 'jemput bola'.

"Harus dukung anggaran mencukup mendapatkan target pendapatan," kata dia.

Cindy Wurangian dari Fraksi Golkar pun menyingung soal RSUD ODSK yang ditargetkan ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"RSUD ODSK ditetapkan PAD apa memang sudah benar, harus dipikirkan semua fasilitas dibutuhkan sudah dipenuhi, sehingga PAD ditetapkan tinggi bisa capai," kata dia.

Ia hanya tak ingin cerita lama berulang lagi, tahun 2022 target pendapatan ditetapkan ratusan miliar, akhirnya tak bisa dicapai. Terpaksa harus direvisi targetnya.

Selain itu, Para wakil rakyat juga mendesak agar aspirasi masyarakat yang diserap agar bisa ditindaklanjuti Pemprov Sulut.

Praseno Hadi Sekprov Sulut berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi DPRD. Apalagi menyangkut aspirasi masyarakat.

Semisal usulan untuk memaksimalkan Pendapatan.

"Soal operasional Bapenda sepanjang membutuhkan kita penuhi. Untuk mendapatkan PAD butuh upaya maksimal," katanya.

Pun seluruh aspirasi DPRD ia berjamjinakan diperhatikan karena selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah. (ryo)

Baca juga: DPRD Sulawesi Utara Bahas APBD 2023, Hendry Walukow Minta Pemprov Jangan Hanya Urus Dapur Sendiri

Baca juga: BREAKING NEWS, Hari Jadi ke-594 Minahasa Sulawesi Utara Digelar di Gedung Wale Ne Tou Tondano