Sangihe Sulawesi Utara
Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara Miliki 4 Desa Bersinar, Berikut Lokasinya
Kepulauan Sangihe memiliki empat Desa Bersinar. Pencanangan ini guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Penulis: Nelty Manamuri | Editor: Isvara Savitri
TRIBUNMANADO.CO.ID, SANGIHE – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kepulauan Sangihe membentuk empat Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di Sangihe, Sulawesi Utara.
Hal ini merupakan entuk pencegahan dan peredaran narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Empat Desa Bersinar masing-masing ada di wilayah Desa Petta Timur, Kecamatan Tabukan Utara; Desa Taloarane I, Kecamatan Manganitu; Desa Pananaru, Kecamatan Tamako; dan Desa Hesang, Kecamatan Tamako.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BNNK Sangihe, Melki Tuwankotta.
“Salah satu kriteria dipilihnya sejumlah desa menjadi Desa Bersinar dimana terjadi peningkatan aktivitas masyarakat di antaranya lokasi pelabuhan, kampus dan Desa Pariwisata. Dan Peningkatan aktivitas masyarakat juga dikhawatirkan berpeluang adanya praktek-praktek ilegal terutama masalah narkoba, sebab akhir-akhir ini marak, kita mengantisipasinya," kata Tuwankotta.
Ia melanjutkan, di Desa Bersinar juga ada Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang menjalankan peran untuk pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, dan pencegahan narkoba.
Baca juga: Bupati Minut Joune Ganda Kunjungi Kantor Tribun Manado
Baca juga: Tampilkan Berbagai Kerajinan dan Produk Khas Daerah, Pameran Pembangunan Minahasa Expo 2022 Digelar
IBM terdiri dari tokoh agama, pemuda, dan organsiasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta pemerintah setempat.
“Saya berharap, dengan adanya program Desa Bersinar secara berkesinambungan kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diminimalisir dengan dukungan semua pihak yang saling bersinergi,” harap Kepala BNNK Sangihe.
Dia juga menambahkan, sejak tahun 2020 BNNK Sangihe telah melaksanakan program strategis nasional dari BNN yaitu pembentukan Desa Bersih Narkoba.

“Pencanangan Kampung atau Desa Bersinar dilakukan secara nasional sejak tahun 2020 lalu, di 34 provinsi termasuk kabupaten/kota se-Indonesia,” tutup Tuwankotta.(*)