Ini yang Dilakukan Wali Kota Maurits Mantiri, Terkait Pengendalian Inflasi di Bitung Sulawesi Utara

TRIBUNMANADO.CO.ID – Pengendalian Inflasi terus menjadi atensi pemerintah pusat hingga daerah.

Wujud atensi terhadap pengendalian inflasi, pemerintah pusat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendageri) Tito Karnavian, Senin (31/10/2022).

Rakor pengendalin Inflasi tersebut diikuti secara Virtual oleh Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Forkopimda dan kepala perangkat daerah terkait di ruang kerja Walikota Bitung.

Keesokan harinya, Walikota menyampaikan poin penting yang disampaikan Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pengendalian Inflasi.

Kata Tito, sebulan terakhir kita mengalami kenaikan angka inflasi.

Walaupun masih relatif landai, Angka masih di 5,95 persen.

Bukan untuk menakut-nakuti namun untuk antisipasi agar tidak terjadi krisis/ inflasi bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga daerah.

Melihat beberapa negara di benua Eropa terutama yg mengalami krisis dan inflasi yang sangat tinggi.

“Dalam Rakor tersebut, ada penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai data perubahan harga komoditi. Lalu dari badan Pangan Nasional mengenai intervensi apa yang dilakukan Badan Pangan, serta Kementrian Perdagangan, tren apa yang sedang naik dan intervensi apa yg dilakukan menteri perdagangan, serta intervensi apa yang dilakukan Menteri Pertanian dan saran apa yang perlu dilakukan oleh daerah,” kata Wali kota Bitung Maurits Mantiri, Selasa (1/11/2022).

Pihak BPS dalam penjelasannya, terkait upaya mitigasi tentang kebijakan yang akan diambil, maka kita memerlukan data yang paling relevan.

Kata BPS, Kita mencoba mendeteksi perubahan harga yang ada di kabupaten kota.

Jadi pantauan harga kita akan kita pantau untuk 20 komoditas terpilih dan kita sepakati untuk mendagri dan lain sebagainya.

Kenaikan harga minggu lalu beras di 32 provinsi menyumbang kenaikan harga di semua provinsi.

Kemudian minyak goreng di 32 provinsi dan gula pasir 29 provinsi.

Mengenai pangan, minyak goreng menjadi penyumbang kenaikan harga di kabupaten/kota. Lalu beras, gula pasir, dan telur ayam ras.

Sementara itu dari Badan pangan nasional, melakukan pemantauan di daerah.

Daerah-daerah yang merah dalam harga beras premium apakah melebihi HET lebih dari 5 persen maka perlu melakukan intervensi, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di dalamnya Kota Bitung masih hijau.

Harga beras medium Kota Bitung masuk kuning alias rata-rata maka perlu diintervensi

Cabai Rawit merah dan Daging Ayam Ras serta Telur Ayam Ras, Kota Bitung masih arena hijau.

Lakukan operasi pasar dan bazaar pangan murah.

Offtaker dalam wilayah yang dituju harus diperhatikan agar saat fasilitasi distribusi pangan ini bisa berjalan dgn baik.

Hal ini semoga berjalan dengan efektif dengan baik sampai dengan nataru.

Pemerintah harus memiliki cadangan pangan sesuai dengan Perpres.

Sementara itu Kementrian Perdagangan sebut, perlu diwaspadai kenaikan beras dan kedelai.

Perlu adanya sistem informasi harga pangan yang terintegrasi.

Terdapat 5 komoditas tambahan dalam 20 wajib BPS.

Udang, tahu mentah, pisang, susu bubuk balita, dan jeruk.

Lanjut kementrian Perdagangan, perlu diperhatikan pelaporann upaya penanganan inflasi daerah.

Harga kedelai dan tempe serta tahu mentah juga perlu diperhatikan perkembangan harga di daerah.

Dan kementrian pertanian, mengenai Inflasi di Indonesia masih di bawah 6 persen.

Strategi yang dilakukan kementan adalah peningkatan produksi pangan (cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, dan daging sapi), pengembangan pangan substitusi impor (gandum, gula tebu, dan daging sapi) dan peningkatan ekspor (sarang burung walet, porang, ayam, dan telur).

Mengenai Pengendalian Inflasi ini, juga menjadi atensi Polri akan mengambil langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri extra effort dalam rangka stabilisasi harga agar tidak terjadi inflasi:

1. Monitoring dan pemetaan pangan;

2. Pengawasan produksi pangan dari produsen hingga end user;

3.Pengawasan rangkaian importasi komoditi pangan dan realisasinya;

4. Pemetaan hambatan distribusi;

5. Menjaga keseimbangan distribusi pangan;

6. Pengendalian harga pangan bersama stakeholder;

7. Penegakkan hukum yang bersifat ultimatum remedium.

Masalah stok kebutuhan pokok:

1. Beras masih aman;

2. Gula masih aman;

Tak hanya Polri, pihak TNI juga siap membantu kepala daerah dalam rangka menangani inflasi.

“Teman-teman kepala daerah mohon bekerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini. Lakukan rapat seminggu sekali agar paham masalah ini dan bisa melakukan intervensi secara detil. Agar minggu depan bisa melakukan update lagi dan kita semakin membaik dan semoga inflasi di Indonesia ini semakin terkendali,” pesan Mendageri Tito dikutip Walikota Bitung.

Selesai Rakor (virtual) Walikota mengarahkan untuk penerapan di daerah / kota dengan memaksimalkan peran Forkopimda plus yang masuk dalam Tim pengendalian Inflasi Daerah ( TPID) Kota.

Terutama dalam program pengendalian yang ada seperti Pasar Murah dan lain lain.

Serta dibuat grafik per item secara detail mengenai komoditi yang ada.

"Untuk kadis pertanian berikan subsidi hanya kepada 20 komoditi yang prioritas. Berikan pada bawang, rica, dsb yang masuk pada 20 komoditas wajib bps tersebut.

Berkordinasi dengan Lalu cek tanaman yang ditanam dan bersubsidi apakah sudah berdampak atau belum terhadap inflasi ini,” pinta walikota Maurits.

Tentang Bitung

Kota Bitung adalah salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara.

Jarak dari Bitung ke Manado Ibu kota Provinsi Sulut yakni 42,4 kilometer lewat Jalan Tol Manado - Bitung, atau sekitar 50 menit ditempuh dengan kendaraan roda empat.  

Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan.

Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. 

Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan dan 69 kelurahan, dengan luas wilayah 302,89 km⊃2; dan sebaran penduduk 730 jiwa/km⊃2;.

Saat ini Kota Bitung dipimpin Wali Kota Maurits Mantiri dan Wakil Wali Kota Hengky Honandar. (crz)